Analisis kebijakan publik tentang kebijakan ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk tetap melaksanakan sidang Offline di masa pandemi Covid-19: studi Kasus: November 2020 - Agustus 2021)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pambudidoyo, Agung Wahyu (2023) Analisis kebijakan publik tentang kebijakan ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk tetap melaksanakan sidang Offline di masa pandemi Covid-19: studi Kasus: November 2020 - Agustus 2021). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Agung Wahyu Pambudidoyo_C01216002 OK.pdf Download (1MB)
	Text Agung Wahyu Pambudidoyo_C01216002 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 28 October 2027. Download (1MB)

Abstract

Penelitian skripsi yang berjudul Analisis Kebijakan Publik Tentang Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Untuk Tetap Melaksanakan Sidang Offline Di Masa Pandemi yang merupakan penelitian normatif dengan rumusan masalah yang tertuang sebagai berikut: Bagaimana kebijakan ketua pengadilan agama surabaya tentang sidang offline selama masa pandemi di Pengadilan Agama Surabaya dan Bagaimana analisis Kebijakan Publik terhadap kebijakan pelaksanaan sidang offline selama masa pandemi di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa teknik deskriptif kualitatif dan dianalisis dengan pola pikir deduktif. Dalam prosesnya data diperoleh melalui pengajuan pertanyaan kepada sumber yang kemudian informasi atas jawaban tersebut dikumpulkan, disusun, diklasifikasi, sehingga didapatkan suatu informasi tentang bagaimana pendapat serta dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Surabaya tetap melaksanakan sidang offline di masa pandemi. Lalu mengolah informasi yang di dapat dari Pengadilan Agama Surabaya dan menganalisisnya melalui sudut pandang Kebijakan Publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan yang diambil Ketua Pengadilan Agama Surabaya mempunyai dasar hukum pelaksanaan peradilan di masa pandemi yang merujuk pada SEMA NO 06 TAHUN 2020, namun yang sangat disayangkan adalah dalam penerapannya dilapangan sendiri masih terdapat kendala seperti kurang efektifnya pelaksanaan e-court kemudian jumlah pengunjung atau orang yang mendampingi serta yang mengantarkan baik dari pihak penggugat maupun tergugat, itu jelas dapat menyebabkan kerumunan orang di area ruang sidang maupun di luar area persidangan. Dalam analisis Kebijakan Publik pelaksanaan persidangan secara offline di masa pandemi termasuk ke dalam Kebijakan Publik kategori hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Dimana pelaksanaan perisdangan secara offline atau langsung dapat menyebabkan terjadinya pertemuan beberapa orang di dalam satu ruangan atau satu lokasi yang akan bisa menimbulkan terjadinya penyebaran virus covid-19 yang sangat berbahaya dan mematikan. Saran yang dapat penulis kemukakan mengenai permasalahan yang terjadi yaitu ada baiknya lebih mengoptimalkan persidangan yang dilakukan dengan sistem online atau e-court, pasti dapat mencegah penyebaran virus Covid-19 karena dengan begitu para pihak yang hendak berperkara tidak perlu datang dan bertatap muka secara langsung. Itu akan jauh lebih efisien dan aman, atau dengan cara lebih memeperketat aturan jumlah pengunjung yang boleh hadir di area persidangan baik di luar maupun di dalam ruang sidang.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Pambudidoyo, Agung Wahyu agung.wahyu.pambudidoyo@gmail.com C01216002
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Sam'un, Sam'un -- 2008085901
Subjects:	Hukum > Hukum Perdata Islam Kebijakan Publik Peradilan Agama Islam
Keywords:	Sidang offline; persidangan di pengadilan; Persidangan masa pandemi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Agung Wahyu Pambudidoyo
Date Deposited:	28 Oct 2024 03:54
Last Modified:	28 Oct 2024 03:54
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73303

Actions (login required)

View Item