Framing media dalam pemberitaan caleg mantan narapidana korupsi di pemilu 2024 (Studi kasus di Kompas.com dan media Indonesia)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sukma Aulia, Aura (2024) Framing media dalam pemberitaan caleg mantan narapidana korupsi di pemilu 2024 (Studi kasus di Kompas.com dan media Indonesia). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Aura Sukma Aulia_10020120033.pdf Download (2MB)
	Text Aura Sukma Aulia_10020120033 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 18 September 2027. Download (2MB)

Abstract

Riset ini memiliki tujuan menganalisis framing media tentang caleg mantan narapidana korupsi pada pemilu 2024 di kompas.com dan media indonesia, serta menganalisis bagaimana respon yang dipaparkan pada pemberitaan caleg mantan narapidana korupsi pada pemilu 2024 di Kompas.com dan Media Indonesia. Landasan teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian yaitu teori yang dikemukakan oleh Robert N.Entman mengenai analisis framing. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dibagi menjadi dua data yaitu data primer yang bersumber dari pemberitaan media Kompas.com dan Media Indonesia pada pemberitaan yang diteliti peneiliti serta wawancara guna mengkonfirmasi pemberitaan. Selanjutnya teknik pengumpulan data sekunder dari UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan PKPU No 10 dan 11 Tahun 2023, serta data dari sumber tertulis. Penelitian tentang framing media dalam pemberitaan caleg mantan narapidana korupsi pada pemilu 2024 menurut teori Robert N. Entman menunjukkan bahwa, pemberitaan ini dipandang sebagai permasalahan hukum dan politik, terutama terkait dengan status mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Diagnosis penyebab masalah adalah status mereka sebagai mantan narapidana korupsi yang ingin terlibat dalam pemilu 2024, yang bertentangan dengan peraturan PKPU No 10 dan 11 Tahun 2023 serta UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Untuk membuat keputusan moral, penekanan diberikan pada perlunya KPU mengambil tindakan tegas dan mematuhi putusan MA yang mengikat. Rekomendasi penanganan masalah adalah KPU seharusnya memiliki kewenangan untuk merilis Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari caleg mantan narapidana korupsi tanpa perlu persetujuan dari partai politik.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Sukma Aulia, Aura 10020120033@student.uinsby.ac.id 10020120033
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Widya Prakasita, Ajeng ajengwidyaprs@gmail.com 2023029502
Subjects:	Pemerintahan Legislatif > Dewan Perwakilan Rakyat Hukum Internet Politik Partai Politik Pemerintahan Legislatif Demokrasi Informasi
Keywords:	Framing; kandidasi; narapidana korupsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Aura Sukma Aulia
Date Deposited:	18 Sep 2024 08:02
Last Modified:	18 Sep 2024 08:47
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73403

Actions (login required)

View Item