Tanggung jawab negara pada keamanan data pribadi dalam perspektif undang-undang nomor 27 tahun 2022 dan fiqh siyâsah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmawan, Muhammad Chandra (2023) Tanggung jawab negara pada keamanan data pribadi dalam perspektif undang-undang nomor 27 tahun 2022 dan fiqh siyâsah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Muhammad Chandra Rahmawan_05040420074 OK.pdf Download (1MB)
	Text Muhammad Chandra Rahmawan_05040420074 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 17 December 2027. Download (1MB)

Abstract

Dalam era yang semakin terhubung secara digital, pentingnya tanggung jawab negara terkait keamanan data pribadi menjadi landasan krusial dalam memastikan perlindungan hak privasi dan keamanan informasi individu. Negara memiliki peran utama dalam menegakkan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk melindungi data pribadi warganya dari penyalahgunaan, pelanggaran, atau akses yang tidak sah. Tanggung jawab ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang mengelola dan menyimpan data pribadi mereka. Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Terkait Keamanan data pribadi Prespektif UndangUndang No 27 Tahun 2022 dan Fiqh Siyâsah”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab negara terkait keamanan data pribadi prespektif undang undang No 27 tahun 2022 dan bagaiman pandangan fiqh siyâsah terhadap tanggung jawab negara terhadap keamanan data pribadi. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yang dimana suatu kegiatan yang mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalam) yang berlandaskan pada Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan fiqh siyâsah untuk mengetahui terkait dengan tanggung jawab negara terhadap data pribadi. Negara telah menetapkan tanggung jawab terhadap subjek data pribadi melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP), yang mengatur kewajiban pengendali data terhadap subjek data terkait data yang diproses.Pelanggaran data pribadi sering terjadi karena standar keamanan informasi yang belum terpenuhi dan kurangnya pengawasan serta penegakan hukum yang efektif. Ketiadaan lembaga yang diatur dalam UUPDP menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat mengancam kepastian dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pentingnya lembaga perlindungan data pribadi menjadi relevan dalam tanggung jawab negara terhadap keamanan data pribadi. Fiqih siyâsah dusturiyah menyoroti pentingnya aturan hukum yang jelas dan lembaga yang efektif dalam mengatur penggunaan data pribadi. Prinsip-prinsip fiqh siyâsah ini sejalan dengan kaidah kemaslahatan umum, yang menekankan pentingnya kebijakan pemerintah untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan terkait perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kepentingan umum. Berdasarkan hasil yang dijelaskan diatas ,penulis berharap Negara diharapkan segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang sesuai dengan ketentuan UUPDP dan memiliki kewenangan yang diatur di dalamnya. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi. Selain itu, penyusunan dan pengesahan aturan turunan dari Undang-Undang perlindungan data pribadi juga diperlukan agar implementasi UUPDP dapat berjalan sesuaidengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Rahmawan, Muhammad Chandra masjid.megah02@gmail.com UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Safiudin, Achmad safiudin@uinsby.ac.id 2029129203
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Tanggung Jawab Negara; Keamanan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; Fiqh Siyasah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Muhammad Chandra Rahmawan
Date Deposited:	17 Dec 2024 07:41
Last Modified:	17 Dec 2024 07:41
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73539

Actions (login required)

View Item