Tinjauan fiqh siyasah terhadap adanya sistem multipartai dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia pasca reformasi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Utomo, Leonyta Febynanda (2023) Tinjauan fiqh siyasah terhadap adanya sistem multipartai dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia pasca reformasi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text LEONYTA FEBYNANDA UTOMO_C04219021.pdf Restricted to Repository staff only until 6 September 2027. Download (3MB)
	Text Leonyta Febynanda Utomo_C04219021 full.pdf Download (3MB)

Abstract

Di Indonesia, jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk” karena melibatkan banyak parpol. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan umum legislatif pasca adanya sistem multi partai setelah reformasi; (2) mengetahui bagaimana pengaruh adanya sistem multipartai dalam Fiqh Siyasah. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Metode penelitian ini ialah mengolah secara sistematis bahan-bahan peneleitian ini merujuk pada kajian- kajian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem multipartai di Indonesia didasarkan pada Maklumat pamerintah tanggal 3 November 1945. Penerapan sistem multipartai pasca reformasi berjalan sangat ekstrim (hyper multyparties) karena begitu banyaknya jumlah partai politik yang ada. Sistem multipartai yang berjalan saat ini, sama dengan masa Demokrasi Parlementer, mengalami polarisasi dan fragmentasi yang pada gilirannya mempersulit proses pengambilan keputusan di legislatif. 2) tinjauan fiqh siyasah sistem multipartai termasuk dalam lingkup fiqh siyasah dusturiyah dan tidak ditemukan dalil nash yang melarang. Hal tersebut berarti pendapat kebolehan menerapkannya pada sistem kepartaian di suatu negara. Alasannya yaitu politik bersifat realitas yang selalu berubah sehingga harus diimbangi fiqh baru yang memperhatikan perubahan zaman.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Utomo, Leonyta Febynanda c04219021@student.uinsby.ac.id C04219021
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Bahar, Moh. Syaeful bosbahar@yahoo.com 2015037803
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara Ideologi Politik Politik
Keywords:	Fiqh siyasah; multipartai; pemilihan umum; legislatif; reformasi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	leonyta febynanda atom
Date Deposited:	06 Sep 2024 07:41
Last Modified:	06 Sep 2024 07:41
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73581

Actions (login required)

View Item