Implementasi UU nomor 22 tahun 2001 tentang kebijakan penjualan bbm eceran dalam perspektif fiqh siyāsah: studi kasus Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khoiriah, Ummu (2024) Implementasi UU nomor 22 tahun 2001 tentang kebijakan penjualan bbm eceran dalam perspektif fiqh siyāsah: studi kasus Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Ummu Khoiriah_05020420052.pdf Download (4MB)
	Text Ummu Khoiriah_05020420052_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 9 September 2027. Download (4MB)

Abstract

Implementasi UU Migas dalam penjualan Bahan Bakar Minyak eceran di Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, menunjukkan masih banyak penjual BBM eceran tanpa izin usaha. Analisis fiqh Siyāsah mengenai kebijakan ini relevan dengan adanya tindakan penimbunan BBM yang telah dibeli dari SPBU, serta penjualan dengan harga lebih tinggi karena jarak lokasi yang jauh dari SPBU. Penjual BBM eceran juga belum sepenuhnya mematuhi hukum yang diatur dalam UU Migas. Maka penelitian ini memuat dua rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi UU Migas Terhadap Kebijakan Penjualan Bahan Bakar Minyak eceran dan menurut Fiqh Siyāsah di Desa Lampah, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan metode kualitatif. Teknik analisis data adalah deskriptif. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara dengan narasumber yang terkait serta didukung observasi dan dokumentasi. Data sekunder mencakup UU Migas, peraturan terkait, dan literatur. Di samping itu, data juga dioleh berdasarkan teori hukum Islam, Fiqh Siyāsah. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, penjualan BBM secara eceran efektif di Desa Lampah, dibandingkan dusun lainnya. Implementasi UU Migas menghadapi hambatan dalam pengawasan dan pelaksanaan hukum. Solusi dari Kepala Desa Lempah adalah memberikan izin membeli BBM jenis solar untuk kebutuhan pertanian. Masyarakat merasa diuntungkan karena jarak SPBU Benjeng yang jauh, sehingga penjualan BBM eceran menghemat waktu. Kedua, berdasarkan perspektif Fiqh Siyāsah membantu menangani masalah implementasi undang-undang dengan menjelaskan lembaga penengah dan pemberi fatwa sebagai penjaga pelaksanaan undang-undang untuk kemaslahatan hidup manusia. Perspektif Fiqh Siyāsah juga menjadi landasan untuk memperbaiki implementasi kebijakan penjualan BBM eceran di Desa Lampah khususnya, Dusun Kasiyan. Kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah implementasi kebijakan penjualan BBM eceran di Dusun Kasiyan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, oeh karena itu fiqh Siyāsah dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat direkomendasikan untuk kebutuhan pertanian adalah pelaksanaan alur kebijakan untuk penjual BBM dan mengadakan sosialisasi. Kerjasama antara Kepala Desa dan Pemerintah untuk memastikan adanya legalasi yang jelas agar para penjual mempunyai perlindungan hukum terkait izin usaha. Penyuluhan yang dilakukan antara Pemerintah, BPH Migas, dan Pihak SPBU kepada penjual eceran secara berkesinambungan juga dapat memberikan gambaran adanya larangan penjulan bahan bakar minyak secara eceran ketika tidak memiliki izin usaha dari pemerintah setempat. Maka dari itu, adanya peraturan daerah tentang penjualan bahan bakar minyak eceran melalui botol bisa menjadi jalan tengah antara pemerintah dan para penjual demi terciptanya persaingan usaha yang sehat dan wajar serta dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang terstuktur dan terlindungi.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Khoiriah, Ummu khoiria.ummuu@gmail.com 05020420052
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Mardiyanto, Ibnu imardiyanto7@gmail.com 198703152020121009
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Migas; bahan bakar; minyak eceran; fiqh Siyāsah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Ummu Khoiriah
Date Deposited:	09 Sep 2024 05:03
Last Modified:	09 Sep 2024 05:03
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73615

Actions (login required)

View Item