Urgensi Pengaturan Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Indonesia Tinjauan Fiqh Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulana, Mohammad Iqbal (2023) Urgensi Pengaturan Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Indonesia Tinjauan Fiqh Siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Mohammad Iqbal Maulana_C94218088 OK.pdf Download (1MB)
	Text Mohammad Iqbal Maulana_C94218088 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 18 December 2027. Download (1MB)

Abstract

Rumusan Masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Bagaimana ugensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah tentang urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan tentang pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil pilkada pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang dianalisis menggunakan teknik deduktif yang disajikan secara sistematis dengan menggunakan kajian fiqh siyasah. Urgensi pembentukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada peradilan khusus ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang harus dibentuk sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional tahun 2024. Walaupun, dalam perkembangannya Putusan MK Nomor 85/PUUXX/2022, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan kekosongan hukum akibat putusan tersebut, sebab MK sudah menyatakan dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013 bahwa secara original intens pilkada tidak termasuk rezim pemilu, sehingga MK tidak berwenang dalam menangani perkara tersebut. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah, adanya sebuah peradilan pada sebuah negara memiliki urgensi yang jelas sangat penting, dalam prinsipnya adanya entitas peradilan memiliki peranan dalam upaya menegakkan keadilan di masyarakat. Negara dianggap bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, peradilan harus berfungsi secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Lebih khusus dalam hal ini, menyangkut tentang badan peradilan yang menangani penyelesaian perselisihan hasil calon pemimpin sebuah daerah dalam hal ini dikategorikan dalam fiqih siyasah qodhaiyyah. Penulis menyarankan agar ada pengaturan lebih lanjut pembentukan badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada yang bersifat ad hoc di bawah lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung. Untuk tempat kedudukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada diletakan pada peradilan tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah provinsi, sebagaimana model pengadilan tindak pidana korupsi yang berkedudukan di ibukota provinsi sehingga anggaran untuk pendirian dan pengelolaan peradilan khusus ini tidak terlalu besar.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Maulana, Mohammad Iqbal mohammadiqbalmaulana27@gmail.com C94218088
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Safiudin R, Achmad safiudin@uinsby.ac.id 2029129203
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara Pemilihan Umum
Keywords:	Fiqh Siyasah; peradilan khusus; sengketa hasil; Pilkada
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Mohammad Iqbal Maulana
Date Deposited:	18 Dec 2024 08:10
Last Modified:	18 Dec 2024 08:10
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73741

Actions (login required)

View Item