This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fridayanti, Dwi (2024) Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tuban terhadap penertiban becak di kawasan wisata Religi Sunan Bonang berdasarkan Perda No 16 Tahun 2014 ditinjau dalam perspektif siyāsah shar’iyyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![]() |
Text
Dwi Fridayanti_05020421037.pdf Download (3MB) |
![]() |
Text
Dwi Fridayanti_05020421037_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 6 February 2028. Download (3MB) |
Abstract
Kebijakan pemerintah daerah merupakan tindakan pemerintah daerah berbentuk pilihan yang ditujukan kepada masyarakat untuk kepentingan publik. Salah satunya adalah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban dalam hal penertiban becak di kawasan wisata religi Sunan Bonang. Persoalan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi becak menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam berlalu lintas. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tuban terhadap penertiban becak di kawasan wisata religi Sunan Bonang berdasarkan Perda No 16 Tahun 2014; dan tinjauan kebijakan tersebut dalam perspektif siyāsah shar’iyyah. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sociolegal jurisprudence. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian yang dihimpun serta ditelaah dari teks dan wawancara terhadap Pemerintah Kabupaten Tuban, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, dan Paguyuban Becak Wisata Sunan Bonang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil telaah pada saat penelitian. Kemudian peneliti memberikan solusi dan pemecahan persoalan dengan teori siyāsah shar’iyyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tuban terhadap penertiban becak di kawasan wisata religi Sunan Bonang memberikan fokus pada kebijakan lama atau incremental model yakni pada Perda No 16 Tahun 2014, maka tidak ada rencana bagi pemerintah daerah Kabupaten Tuban untuk mengeluarkan kebijakan khusus terkait penertiban becak di kawasan wisata religi Sunan Bonang. Kedua, dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan konstitusi, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban sesuai dengan konsepsi siyāsah shar’iyyah, yakni pemerintah berwenang mengeluarkan kebijakan ketika tidak terdapat aturan yang mengaturnya yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Setelah peneliti melakukan penelitian berupa wawancara, terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut: pertama, pengemudi becak wisata yang keras kepala dan yang kedua tidak adanya ketentuan khusus yang memberikan efek jera pada pengemudi becak wisata yang melakukan pelanggaran. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: Pertama, dalam hal kebijakan, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban mengeluarkan kebijakan khusus terkait penertiban becak untuk meningkatkan ketertiban di kawasan wisata religi Sunan Bonang. Kedua, dalam hal penertiban, seharusnya Satpol PP melakukan pengawasan serta penertiban secara rutin dan berkala untuk mengetahui perkembangan ketertiban becak wisata di kawasan wisata religi Sunan Bonang.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Hukum > Hukum Tata Negara Kebijakan Publik Masyarakat |
||||||||
Keywords: | Siyāsah shar’iyyah; wisata Religi Sunan Bonang | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
Depositing User: | Dwi Fridayanti | ||||||||
Date Deposited: | 06 Feb 2025 02:17 | ||||||||
Last Modified: | 06 Feb 2025 02:17 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/77274 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |