Tinjauan fikih jinayah dan Perda Jawa Timur Nomor 1 tahun 2005 terhadap sanksi penambangan pasir liar di Desa Dadi Tunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ardiansyah, David (2013) Tinjauan fikih jinayah dan Perda Jawa Timur Nomor 1 tahun 2005 terhadap sanksi penambangan pasir liar di Desa Dadi Tunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
David Ardiansyah_C33209016_2013 ok.pdf
Download (7MB)

Abstract

Penelitian dengan judul " Tinjauan Fikih Jinayah Dan Perda Jatim No. I Tahun 2005 Terhadap Penambangan Pasir Liar di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang" adalah penelitian kualitatif yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana sanksi terhadap pelaku penambang pasir liar menurut fikih jinayah? Bagaimana sanksi terhadap pelaku penambangan pasir liar menurut Perda Jatim No. I Tahun 2005? Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dan Perda Jatim No. I Tahun 2005 terhadap kegiatan penambangan pasir liar (illegal) yang berada di pinggiran sungai Brantas tepatnya di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan dengan cara menggali data penelitian langsung di lapangan. Data penelitian disusun dan dikumpulkan dengan teknik wawancara dan pengamatan langsung ditempat kejadian (observasi). Jenis data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis dengan logika deduktif yakni, lokasi penambangan pasir liar dan kondisi objek yang secara khusus, dan kemudian dianalisis sehingga pemahaman yang bersifat umum. Hasil penelitian ini menyajikan bahwa proses penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dilakukan dengan menggunakan cara manual dan mekanik dalam pasal 7 telah melarang menggunakan alat-alat mekanik karena dengan menggunakan alat-alat mekanik dapat merusak ekosistem yang berada dalam sekitar sungai tersebut dan dapat merusak tanggul yang dibuat untuk menanggulangi jika musim penghujan datang. Analisis hukum Pidana Islam terhadap penambangan pasir liar (illegal) menunjukan bahwa Islam telah melarang kegiatan penambangan yang bersifat merusak terhadap lingkungan. Bahwa kegiatan penambangan pasir liar dikenai hukuman ta'zir yang bersifat mencegah dan mendidik. Dalam pandangan Perda Jatim No. I Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan, bahwa penambangan pasir ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum Nasional disebabkan penambangan dengan menggunakan alat-alat mekanik dan tidak mempunyai surat izin pertambangan(SIP). Dan dapat dikenai pasal 19 dan 20. Pasal 19 tersebut yang berisi sanksi administratif dan pada pasal 20 sanksi pidana kurungan selama 6 bulan dan denda sebesar 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah). Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti menyarakankan kepada pelaku penambangan pasir liar agar memproses surat izin pertambangan guna mendapatkan kepastian hukum dalam usaha pertambangan dan mentatati peraturan pertambangan yang berlaku.