Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kedudukan dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik : studi analisis UU RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sya'roni, Muhammad Isa (2009) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kedudukan dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik : studi analisis UU RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Isa Sya'roni_C03205042.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) untuk memberi jawaban tentang apa latar belakang dan dasar hukum Ombudsman? bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menurut UU RI No. 37 Tahun 2008? serta bagaimanakah analisis fiqh siyasah terhadap kedudukan dan kewenangannya? Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Menghimpun dan mendeskripsikan data-data yang berupa Undang-undang, buku dan literatur yang representatif dan relevan dengan obyek yang dibahas yaitu mengenai kedudukan dan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan menurut UU RI No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, kemudian dilakukan analisis deduktif terhadap kedudukan dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menurut tinjauan fiqh siyasah. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdirinya Ombudsman Republik Indonesia dilatar belakangi oleh adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik (clean government dan good governance), serta untuk meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari pelaku penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya. Ombudsman memiliki landasan hukum yang kuat karena dilandasi oleh norma-norma hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi rakyat dan pengawasan terhadap pemerintah yang termuat dalam Undang-undang Dasar. Kedudukan Ombudsman menurut UU RI No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, ia bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 104 secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pengawasan untuk menjalankan tugas al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar, hal ini menjadi kewajiban pemimpin untuk membentuk suatu lembaga untuk melaksanakan tugas tersebut. Sehingga dibentuknya Ombudsman sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam fiqh siyasah. Yaitu prinsip al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk memperkecil terjadinya hak asasi manusia, seperti fungsi yang dimiliki oleh wilayat al-maz}alim dan wilayat al-h}isbah dalam ketatanegaraan Islam. Dari hasil penelitian di atas, maka disarankan kepada pemerintah untuk mencantumkan pengaturan Ombudsman dalam Undang-undang Dasar Negara agar memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak mudah dibubarkan.