Analisis hukum Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian penggabungan gugatan perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dan hak asuh anak: studi putusan nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Saputra, Muhammad Azis (2025) Analisis hukum Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian penggabungan gugatan perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dan hak asuh anak: studi putusan nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Muhammad Azis Saputra_05040121135 full.pdf Restricted to Repository staff only until 23 April 2028. Download (3MB)
	Text Muhammad Azis Saputra_05040121135.pdf Download (3MB)

Abstract

Penulis mengambil skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Penggabungan Gugatan Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor: 938/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr)”. Skripsi ini menjawab dari rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimana Putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara No.938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr?, serta bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap Perkara Penggabungan Gugatan perkara Pencabutan Kekuasaan Orang tua dan Hak Asuh Anak?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menyajikan data secara akurat mengenai manusia, kondisi, atau fenomena tertentu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berlandaskan pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, jurnal, serta artikel yang relevan dengan judul skripsi ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, serta mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas anaknya. Berdasarkan putusan tersebut jika dianalisis menggunakan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka putusan majelis hakum Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. tentang penggabungan gugatan perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak. Hukum Islam menekankan kemaslahatan anak dengan memastikan mereka mendapatkan pengasuhan yang layak, sedangkan hukum positif mengatur perlindungan anak dalam sistem peradilan. Putusan ini mencerminkan upaya menjaga hak anak dari pengabaian dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip keadilan. Penulis menyarankan agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diharapkan dapat menegakkan keadilan dan memberikan manfaat dalam setiap putusan yang dikeluarkan, dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku di peradilan. Serta untuk peneliti selanjutnya agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengkaji dampak sosial dan psikologis dari pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil oleh pengadilan dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi anak.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Saputra, Muhammad Azis azizmuhammad876@gmail.com 05040121135
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Suyikno, Suyikno yicko.88@gmail.com 2005077304
Subjects:	Hukum Islam Peradilan Agama Islam
Keywords:	Hukum Islam; undang-undang nomor 7 Tahun 1989; penggabungan pugatan
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Muhammad Azis Saputra
Date Deposited:	23 Apr 2025 07:35
Last Modified:	23 Apr 2025 07:35
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/79747

Actions (login required)

View Item