Analisis hukum islam dan hak asasi manusia terhadap praktik kawin paksa oleh Wali Mujbir: studi kasus di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Madura

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Subeideh, Subeideh (2025) Analisis hukum islam dan hak asasi manusia terhadap praktik kawin paksa oleh Wali Mujbir: studi kasus di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Madura. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Subaidah_05030121109 OK.pdf Download (2MB)
	Text Subaidah_05030121109 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 30 April 2028. Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Kawin Paksa Oleh Wali Mujbir (Studi Di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang)” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah: 1. Bagaimana praktik kawin paksa oleh wali mujbir di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang?, 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik kawin paksa di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang? dan 3. Bagaimana analisis Hak Asasi Manusia terhadap praktik Kawin Paksa di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang? Metode penelitian yang diterapkan mencakup penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh melalui tahapan pengorganisasian, penyuntingan, dan analisis. Untuk analisis data yang dipakai menggunakan analisis deskriptif . Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik kawin paksa di Desa Beringin, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura merupakan tindakan yang dilakukan oleh ayah atau kakek terhadap anak atau cucu perempuan dengan cara memberikan tekanan, paksaan, desakan, bahkan ancaman agar mereka bersedia menikah dengan calon yang telah dipilihkan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam, khususnya fikih empat Mazhab yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai. Kesalahpahaman terhadap konsep hak ijbar sering kali menjadi alasan pembenaran praktik kawin paksa, meskipun penerapannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, kawin paksa juga melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta bertentangan dengan berbagai instrumen hukum nasional dan internasional seperti UDHR, CEDAW, dan CRC, yang menekankan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Oleh karena itu, praktik ini perlu dikaji ulang dan dihentikan demi menegakkan hak, kebebasan, dan kesetaraan bagi perempuan. Berdasarkan kesimpulan diatas, demi terciptanya perkawinan yang harmonis, kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama serta lembaga pemerintah lainnya seyogyanya memberikan pemaham terhadap masyarakat khususunya para orang tua mengenai hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terkait kawin paksa yang telah terjadi, supaya kedepannya kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Subeideh, Subeideh 21subaidah@gmail.com 05030121109
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Darmawan, Darmawan dai.wawan@gmail.com 2010048001
Subjects:	Perkawinan
Keywords:	Pernikahan; Perkawinan; Kawin Paksa; HAM
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Subeideh Subeideh
Date Deposited:	30 Apr 2025 02:04
Last Modified:	30 Apr 2025 02:04
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/79952

Actions (login required)

View Item