Kebijakan dalam perda nomor 4 tahun 2001 Kabupaten Indramayu tentang prostitusi perspektif teori maqāṣid al-sharī‘ah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sari, Amelia Kurnia (2025) Kebijakan dalam perda nomor 4 tahun 2001 Kabupaten Indramayu tentang prostitusi perspektif teori maqāṣid al-sharī‘ah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Amelia Kurnia Sari_05040321070.pdf Download (4MB)
	Text Amelia Kurnia Sari_05040321070 _Full.pdf Restricted to Repository staff only until 14 May 2028. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 4 Tahun 2001 tentang Larangan Pelacuran dengan menggunakan perspektif teori Maqāṣid al-Sharī‘ah. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana kebijakan yang diatur dalam Perda tersebut serta bagaimana relevansi kebijakan tersebut dalam perspektif teori Maqāṣid al-Sharī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta wawancara kepada pihak terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Maqāṣid al-Sharī‘ah yang berfokus pada aspek perlindungan agama (Ḥifẓ al-Dīn), jiwa (Ḥifẓ al-Nafs), akal (Ḥifẓ al-'Aql), keturunan (Ḥifẓ al-Nasl), dan harta (Ḥifẓ al-Māl). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dalam Perda No. 4 Tahun 2001 Kabupaten Indramayu lebih menekankan pada aspek penindakan hukum melalui pemberian sanksi administratif bagi pelaku prostitusi, namun belum diimbangi dengan program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dalam perspektif teori Maqāṣid al-Sharī‘ah, kebijakan ini hanya memenuhi sebagian kecil dari prinsip kemaslahatan, terutama dalam aspek pencegahan. Namun, kebijakan ini belum mampu memberikan perlindungan sosial, pemulihan, dan pemberdayaan ekonomi bagi korban prostitusi secara menyeluruh. Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan dalam Perda No. 4 Tahun 2001 disempurnakan dengan menambahkan program rehabilitasi sosial bagi korban prostitusi, termasuk layanan bimbingan psikologis, fasilitas kesehatan, dan edukasi keagamaan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan kerja dan bantuan modal usaha perlu diintegrasikan dalam kebijakan ini agar korban prostitusi memiliki peluang untuk memperoleh mata pencaharian yang layak. Edukasi masyarakat mengenai bahaya prostitusi dan peran aktif dalam pencegahan juga perlu diperkuat agar kebijakan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Sari, Amelia Kurnia ameliakurniasari29@gmail.com 05040321070
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Hatta, Moh hattamuhammad644@gmail.com 2026107104
Subjects:	Hukum > Hukum Pidana Islam Kebijakan Publik Pelacuran
Keywords:	Maqāṣid al-Sharī‘ah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	Amelia Kurnia Sari
Date Deposited:	14 May 2025 05:00
Last Modified:	14 May 2025 05:00
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/80218

Actions (login required)

View Item