Limitasi materi muatan pidana pada peraturan daerah dalam perspektif undang-undang 12 tahun 2011 dan siyāsah tasyrī'iyyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Auliadi, Mohammad Iqbal Alif (2025) Limitasi materi muatan pidana pada peraturan daerah dalam perspektif undang-undang 12 tahun 2011 dan siyāsah tasyrī'iyyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Mohammad Iqbal Alif Auliadi_05040421087.pdf Download (7MB)
	Text Mohammad Iqbal Alif Auliadi_05040421087_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 15 May 2028. Download (7MB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diatur dalam Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerahnya sendiri. Peraturan Daerah yang juga telah diatur pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam Peraturan Daerah dapat dimuat sanksi pidana dan diberi batasan tertentu. Hal tersebut terdapat perdebatan terkait kewenangan dari DPRD dalam merumuskan ketentuan pidana karena kewenangan dari DPRD berbeda dengan DPR ditingkat pusat. Maka dengan demikian skripsi ini akan membahas beberapa rumusan masalah terkait limitasi materi muatan pidana pada Peraturan Daerah menurut Undang-Undang 12 dan juga Siyasah Tasyri'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang membandingkan antara Undang-Undang 12 tahun 2011 (Indonesia) dan Local Autonomy Act (Korea Selatan). Penelitian ini juga mengumpulkan bahan hukum lainnya termasuk jurnal hukum, isu hukum dan lainnya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perumusan materi muatan pidana seharusnya hanya dilakukan oleh lembaga legilsatif yakni DPR. DPRD yang secara struktur kelembagaan dibawah lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah, seharusnya tidak memiliki kewenangan dalam merumuskan materi muatan pidana dan Perumusan materi muatan pidana juga diharuskan berdasar pada kaidah-kaidah fiqhiyyah untuk menjamin kemaslahatan masyarakat. Lembaga Ahl al-Hall wa al-‘Aqd serupa dengan DPR sebagai bentuk perwakilan rakyat ditingkat pusat. Maka dengan demikian menurut pandangan Siyasah Tasyri'iyyah, seharusnya DPRD tidak diperkenankan untuk memuat sanksi pidana dikarenakan konsep perwakilan rakyat dalam Islam yakni Ahl al-Hall wa al-‘Aqd juga hanya berada ditingkat pusat sama seperti DPR. Penulis juga memberikan saran yaitu seharusnya kewenangan DPRD dalam merumuskan ketentuan pidana pada Peraturan Daerah dikaji kembali frasa dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah boleh memuat sanksi pidana namun diberi batasan tertentu

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Auliadi, Mohammad Iqbal Alif neneiqbal@gmail.com 05040421087
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Safiudin R., Achmad safiudin@uinsby.ac.id 2029129203
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Pidana Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Peraturan daerah; pemerintah daerah; siyāsah tasyrī'iyyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Mohammad Iqbal Alif Auliadi
Date Deposited:	15 May 2025 04:37
Last Modified:	15 May 2025 04:37
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/80281

Actions (login required)

View Item