Pengaruh koalisi partai politik di parlemen terhadap pembentukan undang-undang perspektif fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Siwa, Rizky Fairnanda Raka (2025) Pengaruh koalisi partai politik di parlemen terhadap pembentukan undang-undang perspektif fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Rizky Fairnanda Raka Siwa_05040421103 OK.pdf Download (2MB)
	Text Rizky Fairnanda Raka Siwa_05040421103 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2028. Download (2MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pengaruh koalisi partai politik dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia terhadap pembentukan undang- undang. Mengingat tingginya keragaman sosial dan kompleksitas dalam politik Indonesia, muncul kebutuhan untuk menganalisis bagaimana dinamika koalisi mempengaruhi kualitas legislasi. Beberapa rumusan masalah yang diangkat antara lain: bagaimana pengaruh koalisi partai politik terhadap pembentukan undang- undang dan bagaimana kualitas legislasi yang dihasilkan dalam perspektif Fiqh Siyasah. Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian hukum empiris. Terdapat dua sumber data yang diperoleh, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan di Polda Jatim. Sumber sekunder diperoleh dari peraturan/jurnal/artikel yang berhubungan dengan tema Penulis. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deduktif Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan analisis mendalam mengenai interaksi antara koalisi partai politik dan pembentukan undang-undang dalam kerangka sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan kualitas undang-undang yang. Kombinasi sitem multipartai dengan presidensial sangat memungkinkan presiden terpilih tidak memiliki dukungan partai politik di parlemen yang memadai, untuk mendapat dukungan parlemen presiden cenderung membuka kompromi dengan membentuk koalisi besar. Seringkali produk hukum yang dihasilkan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Konfigurasi politik hukum yang otoriter akan cenderung menghasilkan produk hukum yang ortodoks atau menindas. Tingginya tingkat pengujian materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi mencerminkan adanya masalah dalam proses legislasi yang dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek serta negosiasi yang melibatkan banyak pihak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa banyak undang-undang yang kurang mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, sehingga kualitas legislasi perlu diperbaiki untuk mencapai kemaslahatan umat. Saran yang diajukan meliputi perlunya pembenahan dalam pembentukan koalisi partai politik untuk mencapai stabilitas pemerintahan yang lebih baik serta pembentukan regulasi hukum yang lebih jelas guna mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel. Memperkuat kaderisasi partai politik juga mempengaruhi jalannya pemerintahan yang baik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang juga diharapkan dapat diperkuat untuk menciptakan legislasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Siwa, Rizky Fairnanda Raka fairnanda45@gmail.com 05040421103
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Safiudin R, Achmad safiudin@uinsby.ac.id 2029129203
Subjects:	Pemerintahan Legislatif > Dewan Perwakilan Rakyat Hubungan Masyarakat Partai Politik Pemerintahan Legislatif Pemilihan Umum
Keywords:	Partai Politik; Parlemen
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Rizky Fairnanda Raka Siwa
Date Deposited:	04 Aug 2025 14:03
Last Modified:	04 Aug 2025 14:03
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/83437

Actions (login required)

View Item