Perlindungan hukum bagi debitur KPR yang berhak mendapatkan sertifikat rumah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pahlefi, Riza Iqbal (2025) Perlindungan hukum bagi debitur KPR yang berhak mendapatkan sertifikat rumah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Riza Iqbal Pahlefi_05010721021.pdf Download (3MB)
	Text Riza Iqbal Pahlefi_05010721021_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 22 August 2028. Download (3MB)

Abstract

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi masyarakat, dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Namun, sering kali muncul masalah dalam proses penyerahan sertifikat rumah kepada debitur yang telah melunasi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur KPR, terutama bagi debitur yang telah lunas tetapi belum mendapatkan sertifikat rumah dan tanggung jawab bank kepada debitur KPR lunas yang belum menerima sertifikat rumah. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, serta doktrin hukum terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis yang dijabarkan secara sistematis sehingga menghasilkan hasil yang konkrit. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi debitur dalam proses pengambilan sertifikat rumah serta untuk mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia. Perlindungan hukum bagi debitur KPR yang telah melunasi kewajibannya namun belum menerima sertifikat merupakan bagian dari hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3, 4, 5, 7, dan 8 serta Pasal 5 huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut teori Philipus M. Hadjon, perlindungan ini bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui perjanjian kredit (Pasal 1338 KUHPerdata) dan peraturan OJK (Pasal 28 huruf a, b, dan c UU No. 21 Tahun 2011), sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui jalur litigasi (Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023) dan non-litigasi (UU No. 30 Tahun 1999, POJK No. 1/POJK.07/2014, POJK No. 18/POJK.07/2018, serta Pasal 45 dan 46 UU No. 8 Tahun 1999). Bank yang lalai menyerahkan sertifikat dapat dimintai tanggung jawab hukum atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata) dan dikenai sanksi administratif oleh OJK sesuai Pasal 53 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013, serta diwajibkan memberikan kompensasi maksimal Rp200.000.000,00 berdasarkan Pasal 26 UU No. 8 Tahun 1999. Tanggung jawab ini termasuk dalam kategori liability based on fault, yaitu Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah agar pihak bank secara aktif meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam seluruh proses penyerahan sertifikat rumah kepada debitur yang telah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap debitur merasa dihargai dan mendapatkan haknya secara tepat waktu. Selain itu, sangat diperlukan adanya regulasi yang lebih ketat dan jelas terkait hak-hak debitur dalam perjanjian kredit, guna menjamin kepastian hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak debitur, sehingga mereka dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalani proses kredit tersebut.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Pahlefi, Riza Iqbal iqbalpahlefi329@gmail.com 05010721021
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Wijaya, Arif rifjaya2@gmail.com 2019077101
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Perdata
Keywords:	Kredit Pemilikan Rumah (KPR); debitur
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Riza Iqbal Pahlefi
Date Deposited:	22 Aug 2025 03:16
Last Modified:	22 Aug 2025 03:18
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/83826

Actions (login required)

View Item