Perlindungan hukum oleh lembaga bantuan hukum sSrabaya bagi pemilik lahan pakel Banyuwangi yang ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dalam prespektif miranda rules dan hukum pidana Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Arifany, Eva Aggun (2025) Perlindungan hukum oleh lembaga bantuan hukum sSrabaya bagi pemilik lahan pakel Banyuwangi yang ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dalam prespektif miranda rules dan hukum pidana Islam. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Eva Anggun Arifany_05040321101.pdf Download (3MB)
	Text Eva Anggun Arifany_05040321101_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 11 September 2028. Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Bagi Pemilik Lahan Pakel Banyuwangi yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Pengeroyokan dalam Perspektif Miranda Rules dan Hukum Pidana Islam. Konflik agraria yang terjadi di Desa Pakel, Banyuwangi, mencerminkan persoalan ketimpangan akses terhadap keadilan hukum, khususnya bagi masyarakat kecil yang memperjuangkan hak atas tanah. Salah satu petani bernama M ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan, yang memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana perlindungan hukum bagi tersangka dalam perspektif Miranda Rules serta bagaimana perlindungan tersebut ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiological jurisprudence. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sebagai pihak yang memberikan pendampingan hukum dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Miranda Rules, proses penangkapan dan penetapan tersangka terhadap M tidak memenuhi standar perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada tersangka, seperti tidak diberikannya pendampingan hukum sejak awal, tidak adanya surat perintah resmi saat penangkapan, serta tidak disampaikannya hak-hak dasar tersangka secara eksplisit. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan terhadap tersangka sangat ditekankan melalui prinsip keadilan, asas non-diskriminasi, dan hak atas pembelaan sebagaimana diatur dalam Fiqh al-Murafa’at. Tindak pidana pengeroyokan dalam konteks ini termasuk kategori jarīmah ta‘zīr, yang hukumannya diserahkan kepada otoritas peradilan berdasarkan asas kemaslahatan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap tersangka dalam kasus ini belum dilaksanakan secara optimal, baik dari segi hukum positif nasional maupun dari prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme perlindungan hukum yang lebih berpihak pada keadilan substantif dan non-diskriminatif, terutama bagi kelompok masyarakat marginal yang memperjuangkan hak konstitusional atas tanah dan sumber penghidupan mereka.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Arifany, Eva Aggun evaanggunasli@gmail.com 05040321101
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ubaidillah, M. Hasan ubaidillah.mhasan@uinsaby.ac.id 2005117901
Subjects:	Bantuan Hukum Hukum > Hukum Pidana Islam Hak Asasi Manusia
Keywords:	Tersangka pengeroyokan; miranda rules
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	SH Eva Anggun Arifany
Date Deposited:	11 Sep 2025 01:22
Last Modified:	11 Sep 2025 01:22
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84202

Actions (login required)

View Item