Analisis Yuridis dan Fiqih Siyāsah terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kuncoro, Ari Sapto (2023) Analisis Yuridis dan Fiqih Siyāsah terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Ari Sapto Kuncoro_C95216094 OK.pdf Download (2MB)
	Text Ari Sapto Kuncoro_C95216094 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 14 October 2028. Download (2MB)

Abstract

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan statute approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Kebijakan Kenaikan Iuran Bpjs Dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 Pasca Putusan MA No. 7p/Hum/2020. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa terbitnya Perpres No. 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peppres No 82 tahun 2018 sejatinya tidak sejalan dan merintangi putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan pasal tentang kenaikan iuran BPJS, serta bertentangan dengan sistem check and balances karena pelayanan terhadap rakyat merupakan tanggung jawab utama eksekutif sehingga eksekutif dituntut untuk aktif mengurus berbagai kepentingan warga negara demi mencapai kesejahteraan yang seluas-luasnya termasuk dalam ranah kesehatan warga negaranya. Dalam prespektif fiqh Siyāsah Dusturiyah konsep kekuasaan eksekutif disebut sebagai Sultah Tanfdziyah yang dijalankan oleh khalifah. Jika khalifah bertindak sewenang-wenang maka kebijakan atau peraturan tersebut dapat digugat ke sebuah lembaga peradilan yang disebut Wilāyah almazalim yang memiliki kompetensi untuk menghilangkan segala bentuk kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah Butuh political will yang baik dari Presiden ketika hendak menerbitkan sebuah peraturan khususnya berkaitan dengan progam Jaminan kesehatan dengan memperhatikan putusan pengadilan sehingga peraturan yang lahir tidak secara nyata bertentangan dan merintangi putusan pengadilan yang sudah ada. Selanjutnya hukum dan politik harusnya berjalan secara simultan, saling mengisi dan saling melengkapi, mengingat hubungan hukum dan politik adalah interdeterminan sebab politik tanpa hukum zalim, dan hukum tanpa politik itu lumpuh sehingga segala produk perundangundangan yang lahir akan sesuai kehendak rakyat yang berkeadilan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Kuncoro, Ari Sapto arisapto6@gmail.com C95216094
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yasin, Ikhsan Fatah -- 2017058901
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara Kesehatan Kesehatan Kesejahteraan Sosial
Keywords:	BPJS; Kenaikan iuran BPJS
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Editor : Kuntum L.R------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited:	14 Oct 2025 01:22
Last Modified:	14 Oct 2025 01:22
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84311

Actions (login required)

View Item