Penghapusan kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 20/Puu-xxi/2023

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

kimberly, Cerise (2025) Penghapusan kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 20/Puu-xxi/2023. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Cerise Queenara Kimberly_05040421068 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 23 October 2028. Download (4MB)
	Text Cerise Queenara Kimberly_05040421068 OK.pdf Download (4MB)

Abstract

Jaksa merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan fungsional khusus dan menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya berdasarkan ketentuan undang-undang. Semula, jaksa memiliki kewenangan dalam mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali dihapuskan sebab Pasal 30C huruf h dinyatakan inkonsistusional. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penghapusan kewenangan jaksa dalam peninjauan kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023; dan (2) Bagaimana penghapusan kewenangan jaksa dalam peninjauan kembali perspektif fiqh siyāsah syar’iyyah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Selanjutnya pendekatan perundang-undangan yang digunakan yaitu menelaah terhadap produk perundang-undangan dan regulasi yang berkesinambungan dengan topik penelitian terkait yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pendekatan kasus yang digunakan yaitu menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penghapusan kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, dan pendekatan konseptual yang digunakan yaitu mengkaji konsep peninjauan kembali dan menghubungkan analisis dengan teori interpretasi hukum yang membahas pertimbangan hukum hakim terhadap penghapusan kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali dihapuskan karena terbatas oleh hak terpidana atau ahli warisnya dan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang telah menegaskan bahwa Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian fiqh siyasah syar’iyyah memandang bahwa peninjauan kembali harus tetap diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya, mengingat hak-hak tersebut adalah hak-hak preventif yang dimiliki oleh terpidana sesuai dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.
Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis memberikan rekomendasi antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang mencabut kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali telah menegaskan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, di masa mendatang, pemerintah perlu mematuhi ketentuan ini dengan tidak lagi menerbitkan regulasi yang mengembalikan kewenangan tersebut kepada jaksa. Kedua, kejaksaan wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat final dan mengikat, sehingga diharapkan tidak ada jaksa yang berupaya memanfaatkan celah hukum. Ketiga, jaksa diharapkan meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya melalui upaya penegakan hukum yang berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, tanpa mengandalkan upaya hukum luar biasa yang sudah dicabut kewenangannya.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM kimberly, Cerise cerisequeenara@gmail.com 05040421068
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Bagus, Moh. moh.bagus@uinsby.ac.id 0705119502
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Penghapusan kewenangan Jaksa
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Cerise Kimberly
Date Deposited:	23 Oct 2025 05:46
Last Modified:	23 Oct 2025 05:46
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84890

Actions (login required)

View Item