Tinjauan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan hukum pidana Islam terhadap sankasi pidana pengedar narkotika: studi putusan nomor 1157/pid.sus/2020/PN.SBY

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nahdli, Mohammad Allif Qolban (2022) Tinjauan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan hukum pidana Islam terhadap sankasi pidana pengedar narkotika: studi putusan nomor 1157/pid.sus/2020/PN.SBY. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mohammad Allif Qolban Nahdli_C03217020.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 1157/ Pid.Sus/2020/PN.Sby). Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/ 2020/PN.Sby, dan Bagaimana Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pengedar narkotika. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, adapun objek kajianya tentang hukuman bagi pelaku pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menggunakan pendekatan statute approach, case approach, dan comparative approach selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan yang konkrit. Bahan yang sudah dikumpulkan akan di olah dan dianalisis menggunakan teknik deduktif, dengan menggunakan kajian Hukum Pidan Islam (ta’zi>r). Hasil dari penelitian ini disimpulkan Hukuman bagi pengedar narkotika ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pelaku pengedar Narkotika diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun dan Minimal 5 tahun serta hukuman denda minimal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dan masimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupaih). Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1157/Pid.Sus/ 2020/PN.Sby hanya menjatuhkan putusan penjara 4 tahun serta denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar) yang mana dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak memiliki alasan yang kuat untuk menjatuhkan hukuman dibawah batas minimal yang telah ditentukan, dimana putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 114 ayat (1) diatas. Bahwa kemudian Idealnya hakim memutus sekurang-kurangnya sama atau melebihi standar minimum sebagaimana dirumuskan pada pasal-pasal tindak pidana khusus, yang mengatur ketentuan minimum. hukuman bagi pengedar Narkotika tidak diatur dalam al-Quran dan Hadits, Syariat hanya mengatur hukuman hadd bagi pengguna atau orang yang mengkonsumsi Narkotika, sementara bagi pengedar merupakan kewenangan dari hakim untuk menjatuhkan hukuman ta’zi>r. Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran bahwa untuk mencapai sebuah keadilan hukum, maka dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus melihat dari 2 aspek yaitu aspek yuridis meliputi peraturan perundang-undangan, dan aspek non yuridis, meliputi perilaku, emosional, psikologis para pihak, sehingga diharapkan dengan melihat dari dua sudut pandang tersebut. majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang baik, berdasarkan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Meskipun hukuman bagi pengedar narkotika dalam hukum Islam tidak ditentukan. Maka hukuman yang bisa diberikan adalah hukuman ta’zi>r yang ditentukan oleh penguasa.