Analisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan kebijakan BPJS kesehatan sebagai syarat pelayanan publik dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fadli, M. Dzul (2023) Analisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan kebijakan BPJS kesehatan sebagai syarat pelayanan publik dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M. Dzul Fadli_C94218048_Full.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang di lakukan dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Pelayanan Publik Dalam Instruksi Presdien Nomor 1 Tahun 2022”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, pertama bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022? dan bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam mendapatkan pelayanan publik dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022?. Jenis Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan conceptual approach adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan idoktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan statute approach adalah pendekatan terhadap produk hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah: 1. Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menuai berbagai pendapat dari masyarakat mengenai kebijakan ini terlalu memaksa dan otoriter untuk masyarakat yang tidak mempunyai BPJS iatau bahkan orang yang mempunyai asuransi perlindungan lainnya dalam hal ini bukan BPJS Kesehatan. (2) Mengenai implementasi upaya optimalisasi optimalisasi program jaminan kesehatan nasional tinjauan dari fikih siyasah dusturiyah telah sesuai dengan konsep siyasah idariyah serta mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Karena para masyarakat harus melindungi dirinya guna menuju kehidupan yang lebih sejahtera dalam melangsungkan kehidupan untuk terus hidup sehat serta bersih. Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan bahwa yang pertama pihak pemerintah memberikan informasi yang jelas, sosialisasi ke beberapa pihak sehingga tidak akan terjadi diskriminasi dan peraturan yang tidak bersifat memaksa serta otoriter.