Persyaratan dan mekanisme pengangkatan utusan khusus dan staf khusus presiden dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2024 perspektif fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin, Siti El Islamyah Sholikhah Cahya Auri Syamsuddin (2025) Persyaratan dan mekanisme pengangkatan utusan khusus dan staf khusus presiden dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2024 perspektif fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunana Ampel Surabaya.

	Text Siti El Islamyah Sholikhah Cahya Auri Syamsuddin_05020421055.pdf Download (3MB)
	Text Siti El Islamyah Sholikhah Cahya Auri Syamsuddin_05020421055_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 14 January 2029. Download (3MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial, memberikan wewenang yang signifikan kepada Presiden untuk menunjuk pejabat, termasuk Staf Khusus dan Utusan Khusus, untuk membantu tugas-tugas pemerintah yang berada di luar struktur menteri reguler. Sementara peraturan terbaru, Peraturan Presiden (Perpres) No. 137 Tahun 2024, merinci tugas, posisi, dan hak keuangan mereka, namun tidak memiliki ketentuan eksplisit mengenai kualifikasi dan kompetensi khusus yang diperlukan untuk peran tersebut. Tidak adanya persyaratan yang jelas dan mekanisme seleksi yang transparan ini menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas, potensi konflik kepentingan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip sistem prestasi dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua masalah: (1) Bagaimana Analisis Hukum Positif Terhadap persyaratan dan mekanisme pengangkatan Utusan Khusus dan Staf Khusus dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2024? (2) Bagaimana analisis Fiqh Siyāsah terhadap persyaratan dan mekanisme penunjukan tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang untuk menganalisis hak prerogatif presiden dan peraturan penunjukan untuk utusan khusus dan staf khusus, dilengkapi dengan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dan teori hukum yang mendasarinya, termasuk Fiqh Siyasah, Teori Jabatan, dan Prinsip Umum Tata Kelola yang Baik. Dengan kerangka pemikiran serta objek pembahasan tersebut, maka digunakan metode analisis deskriptif analisis untuk menggambarkan persyaratam dan mekanisme pengangkatan staf khusus dan utusan khusus. Setelah menjelaskan bahan hukum yang bersifat kualitatif baik merupakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang didapatkan dengan teknik library research maka penulis mendapatkan kesimpulan atas hasil penelitian. Dalam penelitian ini menghasilkan analisis. Pertama, Persyaratan pengangkatan staf khusus dan utusan khusus dalam perpres 137 tahun 2024 tidak selaras dengan jabatan yang setingkat seperti JPT Madya dan Menteri, Teori Jabatan, dan AAUPB. penunjukan ini sebagian besar merupakan keputusan diskresioner dan pribadi Presiden. Kedua, berdasarkan perspektif Fiqh Siyāsah, Praktik penunjukan yang tertutup dan tidak partisipatif, serta tanpa penilaian kompetensi yang objektif, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang Sejalan dengan hasil penelitian, disarankan agar pengaturan mengenai pengangkatan staf khusus dan utusan khusus Presiden diperkuat dengan undang- undang khusus. Dalam kriteria/substansi pengangkatan, sebaiknya ditambahkan syarat minimum seperti pendidikan tinggi, pengalaman, dan keahlian di bidang tertentu, serta mekanisme seleksi yang terbuka dan transparan. Selanjutnya, prinsip- prinsip dasar hukum islam seperti al-kafa’ah (kompetensi), amanah (kepercayaan), dan adl (keadilan) harus diintegrasikan ke dalam kerangka peraturan untuk memastikan penunjukan memprioritasan kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Syamsuddin, Siti El Islamyah Sholikhah Cahya Auri Syamsuddin sitielislamyaah@gmail.com 05020421055
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Safiudin R, Achmad safiudin@uinsby.ac.id 2029129203
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Persyaratan; mekanisme pengangkatan; utusan khusus presiden dan staf khusus presiden; fiqh siyasah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	SITI EL ISLAMYAH SHOLIKHAH CAHYA AURI SYAMSUDDIN
Date Deposited:	14 Jan 2026 08:02
Last Modified:	14 Jan 2026 08:02
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/86344

Actions (login required)

View Item