Pasar Modal: analisis pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal dalam perspektif fatwa dewan syariah nasional

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Saputra, M. Nasyah Agus (2010) Pasar Modal: analisis pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal dalam perspektif fatwa dewan syariah nasional. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M. Nasyah Agus Saputra_C02205149.pdf
Download (800kB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/8649

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan ( library research ) yang berusaha menganalisis tentang Pasar Modal: Analisis Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: 1)Bagaimana deskripsi Pendapatan Bunga dan Pendapatan tidak Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, 2)Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 terhadap Pendapatan Bunga dan Pendapatan Tidak Halal dalam Keputusan Ketua Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang datanya dihimpun menggunakan teknik dokumenter, kemudian diolah mengunakan editing, organizing, conclusing. Selanjutnya data tersebut dianalisis mengunakan metode perspektif yang kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan pola pikir deduktif berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional.Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada angka 2 huruf e: efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolahan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut, untuk kriteria emiten pada angka 2 huruf e diatas yang disebutkan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tersebut, diantaranya pada angka 2 huruf e butir 4) b), tidak melebihi rasio keuangan yakni : total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%. Maka emiten tersebut oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan dianggap sebagai emiten syariah dan efeknya dianggap efek syariah serta dapat dimuat dalam daftar efek syariah. Pada Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-314/BL/2007 pada angka angka 2 huruf e butir 4) b)tersebut, yakni mengenai dua hal: pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal, dua hal tersebut tidak selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003. Bunga (interest) sendiri berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah dan riba haram hukumnya. Pendapatan tidak halal berarti pendapatan yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni pendapatan yang berasal dari sesuatu yang telah jelas haram hukumnya, baik itu haram karena zatnya (haram li-z|atihi) dan haram bukan karena zatnya (haram li-gayrihi), yang mengandung unsur d{arar, garar, dan maysir, tiga unsur tersebut haram hukumnya.Maka kesimpulan dari penelitian ini yakni: dalam tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai rasio keuangan yang disebutkan pada angka angka 2 huruf e butir 4) b), tidak dapat dianggap emiten syariah, dan efek yang diterbitkannya bukanlah efek syariah serta tidak dapat dimuat dalam daftar efek syariah. Sehingga hal-hal yang dijelaskan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tersebut tidak selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan bagi Bapepam dan Lembaga keuangan dalam membuat keputusan tentang peraturan- peraturan mengenai efek syariah hendaknya selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)- MUI.