TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD FKB PEMKOT MOJOKERTO PERIODE 2004-2009

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khakim, Abdul (2010) TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD FKB PEMKOT MOJOKERTO PERIODE 2004-2009. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
cover.pdf

Download (52kB) | Preview
[img]
Preview
Text
daf.isi.pdf

Download (40kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstrak.pdf

Download (32kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab1.pdf

Download (155kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab2.pdf

Download (140kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab3.pdf

Download (83kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab4.pdf

Download (58kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab5.pdf

Download (48kB) | Preview
[img]
Preview
Text
daf.pustaka.pdf

Download (59kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK
Skripsi dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD FKB PEMKOT Mojokerto Periode 2004-2009 ini, merupakan hasil penelitian kepustakaan dan lapangan untuk menjawab pertayaan : Bagaimana mekanisme, prosedur dan alasan-alasan terjadinya PAW Anggota DPRD FKB PEMKOT Mojokerto 2004-2009? Bagaimanakah Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD FKB PEMKOT Mojokerto?
Data penelitian dihimpun melalui kajian penelitian dilapangan. Dan selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pergantian antar waktu (PAW) yang terjadi di DPRD kota Mojokerto periode 2004-2009 yang dilatarbelakangi oleh ususlan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menginginkan kader partainya di PAW yang duduk dijajaran pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tidak bertentangan dengan AD/ART PKB dan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang disebabkan oleh perpindahan partai dari PKB ke PKNU dan PPP, dan dalam sejarah politik Islam tindakan pemecetan yang dilakukan oleh seorang khalifah merupakan hal yang biasa terjadi karena orang yang diberhentikan dianggap tidak memiliki loyalitas terhadapnya.
Selain itu juga penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme dan prosedur Pergantian Antar Waktu tersebut, keputusannya diambil tidak dengan sewenang-wenang oleh jajaran pimpinan PKB kota Mojokerto tetapi melalui musyawarah untuk mufakat. Begitu juga ketika surat permohonan PAW masuk ke pimpinan DPRD kota Mojokerto sebelum dilegalkan pengambilan keputusannya melalui musyawarah untuk mufakat. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh lembaga ahl al-hall wa al-’Aqd yang ada pada masa Umar, khulafa ar-rosyidin, bani Umayyah dan bani Abbasiyah
.
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para akademisi, politisi dan intelektual muslim untuk memperbanyak kajian dan diskusi serta penelitian mengenai sejarah politik Islam untuk mengetahui secara mendalam tentang paraktek-praktek pemerintahan dalam sejarah politik umat Islam untuk membangun masa depan politik umat Islam yang lebih baik dan elegan

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Khakim, AbdulUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Politik
Keywords: Fikih Siyasah; PAW;
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah
Depositing User: Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 30 Aug 2010
Last Modified: 13 Feb 2015 04:25
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/8751

Actions (login required)

View Item View Item