Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga menurut UU Nomor 12 Tahun 2022: studi kasus di Dinas P3APPKB Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Annogerah, Nurshinta Dinda (2025) Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga menurut UU Nomor 12 Tahun 2022: studi kasus di Dinas P3APPKB Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Nurshinta Dinda Annogerah_05010722019.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Nurshinta Dinda Annogerah_05010722019_Full.pdf
Restricted to Repository staff only until 28 January 2029.

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan rumah tangga, di mana pelaku sering memanfaatkan relasi kuasa dan kerentanan korban. Rumusan masalah berfokus pada bagaimana peran Dinas P3APPKB Kota Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual, dan bagaimana implementasinya dengan perspektif viktimologi serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum serta pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kasus dari Dinas P3APPKB Surabaya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori perlindungan hukum preventif dan represif serta viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan peran perlindungan yang diberikan sesuai dengan yang dibuktikan peran Dinas P3APPKB Kota Surabaya dan UPTD PPA yang telah terimplementasi secara komprehensif, ditandai dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, penolakan tegas terhadap mediasi dan kebijakan jaminan keamanan fisik (shelter), yang secara viktimologis bertujuan menetralisir ketidakseimbangan kuasa pelaku dan mencegah reviktimisasi oleh lingkungan. Praktik ini dilakukan atas mandat negara untuk memenuhi hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan (termasuk rehabilitasi psikologis dan pemberdayaan ekonomi). Temuan membuktikan adanya celah prosedural dan kelemahan struktural, yaitu ketiadaan lawyer internal serta tingginya kasus viktimisasi sekunder yang dipicu oleh tekanan dan pertimbangan non-hukum dari keluarga korban. Kelemahan ini berimplikasi pada kerentanan korban dalam menjalani proses peradilan dan pemulihan. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia di UPTD PPA melalui rekrutmen atau sertifikasi tenaga hukum internal untuk menunjang fungsi paralegal. Selain itu, diperlukan penguatan preventif berbasis komunitas melalui PUSPAGA, yang secara spesifik dirancang untuk mengedukasi masyarakat dan keluarga korban agar tidak menjadi sumber viktimisasi sekunder. Pengaturan teknis dan skema pelaporan terpadu harus dioptimalkan agar perlindungan hukum dapat terwujud secara efektif dan memberi kepastian baik kepada korban, keluarga, maupun lembaga terkait.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Annogerah, Nurshinta Dindadindaaanno@gmail.comUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorNingtyas, Mega Ayumegahayu700@gmail.com--
Subjects: Keluarga
Kekerasan
Hak Asasi Manusia
Keywords: Dinas P3APPKB; kekerasan seksual; anak
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User: Nurshinta Dinda Annogerah
Date Deposited: 28 Jan 2026 04:42
Last Modified: 28 Jan 2026 04:42
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88207

Actions (login required)

View Item View Item