Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan Bupati Lamongan nomor 21 tahun 2017 tentang pendirian, kepengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa: studi kasus di Desa Sedayulawas Brondong Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syafney, Azzuan Fariqul (2025) Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan Bupati Lamongan nomor 21 tahun 2017 tentang pendirian, kepengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa: studi kasus di Desa Sedayulawas Brondong Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Azzuan Fariqul Syafney_05040421067 full.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2029. Download (4MB)
	Text Azzuan Fariqul Syafney_05040421067.pdf Download (4MB)

Abstract

Desa Sedayulawas merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang memiliki Badan Usaha Milik Desa yang dikenal dengan sebutan BUMDes Bhakti Jaya Sedayulawas, adapaun unit potensi BUMDes Sedayulawas yang dikelola diantaranya, pasar desa, UMKM desa, dan air bersih. Namun masih banyak keluhan dari masyarakat. Realitas di desa Sedayulawas menunjukan bahwa masyarakat masih belum banyak mengetahui mengenai BUMDes. Hal ini berseberangan dengan pelaksanaan BUMDes yang harusnya melibatkan masyarakat sesuai pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017. Adapun tujuan penelitian ini yakni 1) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 terhadap Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Sedayulawas Brondong Lamongan. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh Siyāsah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 terhadap Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Sedayulawas Brondong Lamongan.Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode penelitian empiris, berupa data lapangan yang diperoleh melalui wawancara. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analis, pendekatan ini merupakan langkah-langkah yang diambil penulis untuk mengeksplorasi dan menjelaskan Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, Kepengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan usaha Milik Desa yang merujuk pada teori Fiqh Siyāsah Dustūriyyah.Sehingga, dapat dihasilkan kesimpulan bahwa 1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 telah terpenuhi dengan kebutuhan badan usaha milik desa Sedayulawas, namun ketidaktahuan warga mengenai keberadaan badan usaha milik desa mencerminkan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam urusan ekonomi desa. 2) Dalam perspektif fiqh siyāsah, pemerintah telah menjalankan fungsi kepemimpinan sesuai dengan prinsip fiqh siyāsah, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan umum.Sejalan dengan kesimpulan penelitian ini, penulis menyarankan untuk; 1) Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes Bhakti Jaya Sedayulawas perlu memperkuat sosialisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar BUMDes berfungsi optimal dan dirasakan manfaatnya. 2) BUMDes Bhaktu Jaya Sedayulawas perlu menguatkan nilai-nilai fiqh siyāsah dustūriyyah dalam paraktik pengelolaannya, dengan menghidupkan prinsip al-shafiyyah, musyarakah, dan al-mas’uliyyah secara konsisten untuk mencapai kemaslahatan masyarakat desa.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Syafney, Azzuan Fariqul azzuanfariqul@gmail.com 05040421067
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Hasyim, Muh. Fatoni mufah.hasyim@gmail.com 2010015601
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara Kepala Desa
Keywords:	BUMDes; Fiqh Siyasah Dusturiyyah; efektivitas hukum
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Azzuan Fariqul Syafney
Date Deposited:	27 Feb 2026 02:27
Last Modified:	27 Feb 2026 02:27
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88233

Actions (login required)

View Item