Penerapan asas equality before the law dalam disparitas ratio decidendi putusan PTUN terkait sengketa pemberhentian tidak dengan hormat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sani, Rizka Aulia (2025) Penerapan asas equality before the law dalam disparitas ratio decidendi putusan PTUN terkait sengketa pemberhentian tidak dengan hormat. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Rizka Aulia Sani_05010722021.pdf Download (3MB)
	Text Rizka Aulia Sani_05010722021_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 29 January 2029. Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi karena adanya perbedaan ratio decidendi hakim dalam memberikan putusan di PTUN terkait penjatuhan sanksi PTDH terhadap anggota polri yang diduga melakukan perselingkuhan degan istri rekan polri. Inkonsistensi putusan tersebut dipengaruhi oleh dominasi diskresi pejabat administrasi, perbedaan penilaian terhadap tingkat kesalahan pelanggaran disiplin, penerapan asas equality before the law yang masih bersifat formalistik, serta minimnya pengujian AUPB secara substantif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan PTUN terkait objek penelitian, pendekatan perundang-undangan untuk menelaah dasar hukum sengketa PTDH seperti Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Tata Usaha Negara, pendekatan konseptual untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum seperti asas equality before the law dan ratio decidendi serta pendekatan komparatif untuk membandingkan disparitas putusan PTUN. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis data menggunakan metode interpretasi gramatikal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas equality before the law dalam sengketa PTDH di PTUN berlandaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menjamin persamaan kedudukan dan kepastian hukum. Asas ini diwujudkan atau diterapkan melalui pengujian KTUN dengan AUPB sebagai tolak ukur yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, yakni kepastian hukum dan kemanfaatan. Inkonsistensi penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO dan Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.SMG menunjukkan belum terwujudnya asas equality before the law di lingkungan PTUN meskipun kedua perkara memiliki kesamaan substansial. Disparitas putusan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta asas kepastian hukum dan kecermatan dalam AUPB UU Nomor 30 Tahun 2014. Sejalan dengan pemikiran H.L.A. Hart dan Mardjono Reksodiputro, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan penerapan asas equality before the law dalam PTUN belum diterapkan secara konsisten. Hal tersebut tercermin dalam disparitas ratio decidendi terhadap perkara yang memiliki fakta dan dasar hukum yang sama, sehingga melanggar asas equality before the law. Peneliti menyarankan penerapan asas equality before the law secara konsisten melalui penyamaan pemahaman pengambil keputusan serta perumusan pedoman dan menetapkan tolak ukur yang objektif agar penegakan hukum berjalan adil dan seragam.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Sani, Rizka Aulia auliasanirizka@gmail.com 05010722021
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rohmah, Elva Imeldatur elva.imeldatur.rohmah@uinsa.ac.id 2102049201
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Sanksi PTDH; anggota polri;
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Islam
Depositing User:	Unnamed user with email makeupbycica@gmail.com
Date Deposited:	29 Jan 2026 07:23
Last Modified:	29 Jan 2026 07:23
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88425

Actions (login required)

View Item