DISONANSI QANUN SYARIAT ISLAM DALAM BINGKAI KONSTITUSI HUKUM INDONESIA : ACEH SEBAGAI STUDI KASUS

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Latief, Husni Mubarrak A. (2012) DISONANSI QANUN SYARIAT ISLAM DALAM BINGKAI KONSTITUSI HUKUM INDONESIA : ACEH SEBAGAI STUDI KASUS. In: Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 – 8 November 2012, Surabaya – Indonesia.

Preview

Text
Buku 6 Fix_17.pdf
Download (406kB) | Preview

Abstract

Legislasi syariat Islam di Aceh pasca pemberlakuan UUPA kian menarik untuk dikaji. Dalam lingkup kecil, persoalan syariat Islam di Aceh barangkali hanyalah perumusan hukum syariat Islam dalam qanun serta penyesuaiannya dengan peraturan perundang¬undangan nasional. Namun dalam spektrum yang lebih luas, realitas Indonesia sebagai sebuah negara¬bangsa (nation-state) dengan sistem demokrasi dan hukum sekuler yang diadopasinya menjadi sebuah pertaruhan: dapatkah hukum Islam yang memiliki nilai dan norma tersendiri itu (khususnya di bidang jinayat/pidana) diinkorporasikan ke dalam peraturan qanun serta menyesuaikannya dengan aturan hukum nasional yang sekuler? Dengan lain kata, kewenangan dan otonomi lebih luas bagi Aceh untuk menyusun qanun jinayat berlandaskan syariat Islam akan memberi jawaban tersendiri terhadap persoalan klasik tentang pergumulan hukum sekuler dan hukum Islam dalam undang¬undang sebagai bagian dari realitas pluralisme hukum (legal pluralism) yang ada di Indonesia. Tulisan ini ingin mengajukan argumen bahwa pilihan pemberian otonomi lebih luas dalam bidang hukum Islam oleh Pemerintah Pusat (Jakarta) bagi Aceh, khususnya dalam melegislasi hukum syariat di bidang jinayat (pidana)—tanpa disertai penyelesaian sengkarut perundang-undangan dan hukum secara harmonis, belum sepenuhnya mampu meredam potensi konflik di Bumi Serambi Mekkah. Selain karena pilihan itu pada dasarnya bersifat politis, kewenangan luas demikian—dalam beberapa hal—turut memendam dan memantik konflik baru yang bersifat horisontal (sesama rakyat Aceh), sebagaimana dapat kita lihat dari pengalaman pengesahan Rancangan Qanun Jinayat dan Rancangan Qanun Acara Jinayat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2004¬2009 pada bulan September 2009 silam, serta kemunculan beberapa varian aksi radikal massa menyusul ketidakpuasan atas implementasi dan legislasi syariat Islam selama ini. Pada bagian berikut akan dipaparkan persoalan disonansi perundang¬undangan di Indonesia yang pada satu sisi memberi kebebasan lebih luas bagi daerah, dalam hal ini Aceh, untuk menyusun qanun dan peraturan daerah tentang syariat di bidang jinayat, namun pada sisi lain kebolehan itu banyak bertentangan dengan aturan perundang¬undangan secara nasional. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang gagasan perumusan fiqh Aceh sebagai tawaran solusi untuk mengisi materi qanun syariat atas problem disonansi yang dihadapi, khususnya di bidang jinayat. Untuk memperkuat dan membuktikan argumen tulisan ini, sebagaimana disebut di muka bahwa persoalan sengkarut disonansi qanun syariat memendam potensi konflik horisontal, akan disinggung pula secara sekilas kemunculan pelbagai aksi radikalisme massa, khususnya dari kalangan dayah dan pesantren yang ada di Aceh, untuk menyikapi melambatnya proses legislasi qanun syariat Islam sekaligus merespon ketidaksungguhan political will penguasa di Aceh dalam menerapkan hukum syariat sebagai buah dari persoalan disonansi qanun dan konstitusi yang dihadapi.