Pencantuman status agama dalam dokumen kependudukan perspektif yuridis dan fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rachmaddany, Saifullah Yudha Noorman (2025) Pencantuman status agama dalam dokumen kependudukan perspektif yuridis dan fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Muhammad Syafiq Saifi_03020122046.pdf Download (3MB)
	Text Muhammad Syafiq Saifi_03020122046_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 9 February 2029. Download (3MB)

Abstract

Permasalahan pencantuman status agama di Indonesia terkait kebolehan tidak mencantumkan status agama dalam dokumen kependudukan menimbulkan konflik masalah dimana seseorang ingin mengubah pada kolom status agama dalam dokumen kependudukan untuk dihapuskan status agama melalui Nomor Perkara 146/PUU-XXII/2024. Rumusan masalah penelitian ini menganalisis hukum kebolehan tidak mencantumkan status agama dalam dokumen kependudukan dan bagaimana pandangan fiqh siyāsah tentang masalah pencantuman status agama dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian statute approach dan history approach. Data primer didapat dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 HAM, Undang-Undang 23 Tahun 2006 Adminduk sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013, Putusan MK Nomor 97/PUU-XVI/2016, peraturan perundang-undangan lainya yang relevan, putusan pengadilan dan referensi keislaman terkait fiqh siyāsah. Hasil penelitian menjelaskan pandangan yuridis belum sepenuhnya memihak pada kebutuhan dan hak masyarakat. Permasalahan ada pada kebutuhan administrasi warga negara tidak mencantumkan agama pada dokumen kependudukan namun menggatinya menjadi kepercayaan Tuhan sebagai wujud memberikan fasilitas terhadap para penghayat kepercayaan. Dari perspektif fiqh siyāsah pencantuman status agama pada dokumen kependudukan merupakan hal penting setiap warga negara. Perjanjian tertulis pada Piagam Madiah dapat dijadikan sudut pandang bahwa masyarakat Madinah hidup damai dan rukun antar warga yang berbeda-beda golongan. Berdasarkan temuan ini, pencantuman status agama pada dokumen kependudukan merupakan wujud penting sebagai warga negara yang taat hukum, pemerintah perlu mengedukasi terkait pengaturan resmi tertulis bagi warga negara yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Selain itu, fiqh siyāsah dapat dijadikan pandangan mengenai kehidupan bernegara.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Rachmaddany, Saifullah Yudha Noorman yudhanoorman1927@gmail.com 05040421104
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Safiudin R, Achmad safiudin@uinsby.ac.id 2029129203
Subjects:	Administrasi > Administrasi Umum Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Pencantuman; status agama; putusan MK; fiqh siyasah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Saifullah Yudha Noorman Rachmaddany
Date Deposited:	09 Feb 2026 04:00
Last Modified:	09 Feb 2026 04:00
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88802

Actions (login required)

View Item