Analisis Critical Legal Studies terhadap peran modin dan praktik biaya jasa dalam proses administrasi di Kecamatan A2 Kabupaten Mojokerto

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jannah, Sofia Maul (2025) Analisis Critical Legal Studies terhadap peran modin dan praktik biaya jasa dalam proses administrasi di Kecamatan A2 Kabupaten Mojokerto. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Sofia Maul Jannah_05040122157 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 18 February 2029. Download (2MB)
	Text Sofia Maul Jannah_05040122157 OK.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji transformasi peran Modin di Kecamatan A2 Kabupaten Mojokerto yang telah menjadi perantara tunggal dalam administrasi pernikahan, melampaui batas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022. Permasalahan meliputi penetapan biaya jasa (Rp1.100.000,00) melalui kesepakatan kolektif, informasi tarif gratis KUA (Rp0,00) yang tampaknya belum tersampaikan secara optimal, dan ketiadaan transparansi rincian biaya. Praktik ini perlu dikaji kesesuaiannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta prinsip tablīgh, amānah, dan taysīr dalam Islam. Rumusan masalah: (1) Bagaimana peran Modin dan praktik biaya jasa dalam proses pernikahan di Kecamatan A2? (2) Bagaimana analisis Critical Legal Studies terhadap praktik tersebut?.Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode hukum empiris di Desa A1 dan Desa A2. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua Modin (Bapak B1 selaku Modin Desa A1 dan Bapak B2 selaku Modin Desa A2), lima calon pengantin (Anggun, Fia, Gadis, Siti, dan Dea), serta Kepala KUA Kecamatan A2 (C1). Data sekunder meliputi UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 59 Tahun 2018, PMA No. 30 Tahun 2024, Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 412 Tahun 2022, dan karya Duncan Kennedy tentang Critical Legal Studies. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif menggunakan kerangka Critical Legal Studies perspektif Duncan Kennedy. Hasil penelitian menunjukkan Modin menguasai seluruh tahapan administrasi pernikahan dengan tarif Rp1.100.000,00 yang ditetapkan melalui kesepakatan kolektif. Hierarki kekuasaan Modin terbentuk melalui dominasi (kontrol informasi dan koersi sosial), reproduksi (praktik berulang dan kesepakatan kolektif yang dikoordinir Kepala KUA), dan internalisasi (penerimaan logika “yang penting praktis”). Hierarki ini terlegitimasi melalui naturalisasi (praktik dianggap tradisi), mistifikasi (prosedur KUA digambarkan rumit dan manipulasi framing biaya), dan penerimaan aktif masyarakat yang membenarkan biaya tinggi meskipun tahu ada opsi gratis. Dari perspektif hukum Islam, praktik keterbatasan transparansi informasi terlihat mengarah pada kitman al-ḥaqq dan tadlīs fī al-thaman (QS. Al-Baqarah 2:42), melanggar prinsip tablīgh dan amānah (QS. An-Nisa 4:58), serta bertentangan dengan prinsip taysīr (QS. Al-Baqarah 2:185). Penerapan prinsip tarāḍin (QS. An-Nisa 4:29) yang dirujuk KUA menjadi problematis karena kerelaan dibangun tanpa transparansi, melanggar syarat 'ilm tāmm dalam fiqh muamalah. Praktik ini menciptakan diskriminasi ekonomi terstruktur yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Disarankan kolaborasi pemerintah untuk menetapkan batasan biaya proporsional, sosialisasi intensif tarif resmi Rp0,00, optimalisasi SIMKAH, dan penguatan pengawasan dengan sanksi tegas. Modin perlu menerapkan transparansi sesuai prinsip tablīgh dan amānah. Calon pengantin perlu meningkatkan literasi tentang hak pendaftaran mandiri dan lebih kritis mempertanyakan rincian biaya sesuai prinsip keadilan dalam muamalah.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Jannah, Sofia Maul Sofiasakan36@gmail.com 05040122157
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rifqi, Muhammad Jazil muhammadjazilrifqi@uinsby.ac.id 2010119101
Subjects:	Administrasi Hukum Islam Kepala Desa
Keywords:	Modin; Administras; KUA; Pernikahan
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Sofia Maul Jannah
Date Deposited:	18 Feb 2026 04:57
Last Modified:	18 Feb 2026 04:57
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88866

Actions (login required)

View Item