Perlindungan hukum pemegang saham minoritas terhadap keputusan rapat umum pemegang saham yang merugikan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Arum, Wulan Sekar (2025) Perlindungan hukum pemegang saham minoritas terhadap keputusan rapat umum pemegang saham yang merugikan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Wulan Sekar Arum_05040722121 OK.pdf Download (2MB)
	Text Wulan Sekar Arum_05040722121 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 23 February 2029. Download (2MB)

Abstract

Kedudukan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas berada pada posisi yang rentan akibat dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan strategis melalui RUPS. Dalam praktik, keputusan RUPS yang secara formal memenuhi ketentuan hukum sering kali secara substantif merugikan pemegang saham minoritas, baik dalam bentuk dilusi kepemilikan, keterbatasan akses informasi, maupun terpinggirkannya hak suara. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam RUPS. di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan RUPS . Bahan hukum yang menggunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan analisis normatif dengan berbagai pendekatan hukum untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi dan praktik perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam keputusan RUPS secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif bagi pemegang saham minoritas dalam RUPS, implementasinya belum berjalan secara optimal. Dominasi pemegang saham mayoritas, keterbatasan akses informasi, tingginya beban pembuktian menyebabkan perlindungan hukum cenderung bersifat formalistis dan belum menjamin keadilan substantif. Analisis terhadap putusan pengadilan dan kasus korporasi menunjukkan bahwa keputusan RUPS yang merugikan pemegang saham minoritas sering tetap dipertahankan selama memenuhi prosedur formal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, transparansi, serta sinergi antara peran OJK dan peradilan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi pemegang saham minoritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan pemegang saham minoritas telah tersedia, efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan penegakan hukum, pengawasan yang lebih substansial oleh OJK, serta pengembangan praktik peradilan yang lebih responsif terhadap keadilan substantif. Dengan demikian, perlindungan hukum pemegang saham minoritas tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam praktik tata kelola perseroan di Indonesia.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Arum, Wulan Sekar wulansekararum70@gmail.com 05040722121
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ansori, Lutfil fil.ansori@gmail.com 2013118303
Subjects:	Hukum > Hukum Perdata
Keywords:	Perlindungan Hukum; Pemegang saham minoritas; RUPS
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Wulan Sekar Arum
Date Deposited:	23 Feb 2026 07:00
Last Modified:	23 Feb 2026 07:00
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88893

Actions (login required)

View Item