This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Safitri, Hidayatul Ayu (2025) Penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah perspektif maslahah mursalah: studi di Kabupaten Kediri. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Hidayatul Ayu Safitri_05020421041.pdf Download (5MB) |
|
|
Text
Hidayatul Ayu Safitri_05020421041_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 24 February 2029. Download (5MB) |
Abstract
Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Kabupaten Kediri)”. Pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten kediri cukup banyak dan memerlukan perhatian khusus oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum daerah. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi untuk menekan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang lebih luas. Kabupaten Kediri mencatatkan terdapat 1623 kasus pelanggaran Peraturan Daerah pada tahun 2023. Pada temuan dilapangan ditemukan terdapat 3 (tiga) faktor permasalahan, yaitu kurangnya anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja, aturan hukum yang kurang kuat dalam memberikan sanksi, dan faktor pola hidup masyakat. Berdasarkan permasalah di Kabupaten Kediri maka disusun 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, bagaimana penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Kediri. Kedua, Bagaimana Perspektif maslahah mursalah dalam penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara kepada anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif, yaitu data yang diperoleh dilapangan kemudian dikaitkan dengan hasil penelusuran literatur yang kemudian dideskripsikan dalam paparan yang sistematis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan Peraturan tersebut secara spesifik tidak memberikan dampak kepada penurunan pelanggaran peraturan daerah, sehingga ditemukan kendala, yaitu kurangnya anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja. Permasalahan tersebut memberikan dampak kurang optimalnya proses penanganna Peraturan Daerah dan keikutsertaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik dalam proses penyidikan. Sebagai saran, Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan penambahan anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga Penangan Pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi dapat ditekan dengan baik.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Hubungan Masyarakat Warganegara Warganegara |
||||||||
| Keywords: | Polisi Pamong Praja; PNS | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Hidayatul Ayu Safitri | ||||||||
| Date Deposited: | 24 Feb 2026 04:59 | ||||||||
| Last Modified: | 24 Feb 2026 04:59 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88915 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
