This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Rimantoro, Fajar Nur (2026) Efektivitas penyidik pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Lamongan nomor 4 tahun 2007 tentang ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan siyasah dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Fajar Nur Rimantoro_05020421039 OK.pdf Download (5MB) |
|
|
Text
Fajar Nur Rimantoro_05020421039 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2029. Download (5MB) |
Abstract
Penegakan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten Lamongan dilakukan oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan dengan berpedoman Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Akan tetapi, masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dan pengemis. Dari permasalahan tersebut memunculkan rumusan masalah yakni bagaimana efektivitas PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 dan bagaimana peran PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 menurut siyāsah dusturiyāh. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian empiris dengan melakukan observasi dan wawancara dengan PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan yang didukung data sekunder berupa buku atau jurnal terkait dengan PPNS Satpol PP. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data pada skripsi ini menggunakan analisis kualitatif dan model deduktif. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah peran PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan dalam penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 belum sepenuhnya efektif karena setelah masa pandemi covid-19, PPNS Satpol PP mengedepankan penegakan secara non yustisial. Alasan PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan mengutamakan penegakan secara non yustisal Adalah Pemkab Lamongan memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk memulihkan ekonominya, perintah Bupati untuk mengutamakan penegakan secara non yustisial, dan Pemkab Lamongan belum mempersiapkan tempat resmi untuk PKL berdagang. Dari perspektif siyāsah dusturiyāh, peran PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 sangat penting untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh masyarakat Lamongan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 yang dilakukan PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan belum efektif dan hampir sesuai dengan siyāsah dusturiyāh. Saran untuk PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan adalah PPNS Satpol PP lebih aktif lagi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di daerah. Dengan penegakan hukum yang baik maka menghasilkan ketenteraman dan ketertiban umum yang didambakan masyarakat. Penegakan hukum yang baik bisa menaikkan kepercayaan apparat penegak hukum termasuk PPNS dihadapan masyarakat.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Hukum |
||||||||
| Keywords: | satpol PP; PPNS Satpol PP | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Fajar Nur Rimantoro | ||||||||
| Date Deposited: | 27 Feb 2026 02:35 | ||||||||
| Last Modified: | 27 Feb 2026 02:35 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88936 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
