Upaya pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap konflik hak atas tanah: studi kasus di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fanani, Ahmad Farhan (2025) Upaya pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap konflik hak atas tanah: studi kasus di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Ahmad Farhan Fanani_05040721058 OK.pdf Download (3MB)
	Text Ahmad Farhan Fanani_05040721058 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 26 March 2029. Download (3MB)

Abstract

Sengketa tanah yang terjadi antara warga Desa Semedusari di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, dengan pihak TNI Angkatan Laut telah berlangsung sejak tahun 1961. Tanah seluas kurang lebih 3.569 hektare yang dijadikan sebagai kawasan latihan militer membuat masyarakat mengalami ketidakjelasan hukum atas lahan yang mereka tempati, serta terganggunya kenyamanan dan keamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk konflik yang terjadi serta menilai bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa dan observasi langsung di lokasi konflik, serta ditunjang oleh dokumentasi dan studi kepustakaan. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana pemerintah menjalankan fungsinya dalam merespons konflik agraria yang melibatkan warga dan lembaga militer. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik muncul akibat klaim lahan oleh kedua belah pihak yang tidak didukung oleh kepastian hukum yang kuat. Pemerintah telah berupaya melakukan penyuluhan, mediasi, hingga koordinasi antar lembaga, namun hasilnya belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Beberapa faktor penghambatnya antara lain tidak adanya regulasi khusus untuk menyelesaikan konflik tanah di kawasan pertahanan, lemahnya posisi warga secara hukum, serta tidak adanya keputusan resmi terkait status kepemilikan lahan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya langkah tegas dari pemerintah pusat berupa kebijakan khusus atau regulasi nasional untuk menangani konflik serupa. Pemerintah daerah juga harus proaktif dalam memperjuangkan hak masyarakat dengan berbasis pada data yang akurat dan pendekatan yang adil. Selain itu, warga juga perlu diberikan edukasi hukum agar mereka lebih memahami cara-cara legal dalam memperjuangkan hak atas tanah yang mereka tempati secara turun-temurun.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Fanani, Ahmad Farhan ahmadfarhan9403@gmail.com 05040721058
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ningtyas, Mega Ayu megahayu700@gmail.com 2004129302
Subjects:	Hukum > Hukum Perdata
Keywords:	Upaya Pemerintah; Perlindungan Hukum; Konflik Hak Atas Tanah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Ahmad Fanani
Date Deposited:	26 Mar 2026 03:56
Last Modified:	26 Mar 2026 03:56
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89076

Actions (login required)

View Item