Tinjauan siyāsah syar’iyyah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Romadhon, Muhammad Gilang (2026) Tinjauan siyāsah syar’iyyah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Muhammad Gilang Romadhon_05040422098.pdf Download (6MB)
	Text Muhammad Gilang Romadhon_05040422098_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 7 April 2029. Download (6MB)

Abstract

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia mendorong pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pengendalian penyebaran virus. Kebijakan ini berdampak pada pembatasan berbagai hak asasi manusia, seperti hak bergerak, bekerja, beribadah, dan berkumpul, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam membatasi hak warga negara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pembatasan hak asasi manusia dalam kebijakan PSBB serta bagaimana pembatasan tersebut ditinjau dari perspektif siyāsah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait PSBB, instrumen hukum hak asasi manusia, serta literatur hukum Islam yang berkaitan dengan siyāsah syar’iyyah dan maqāṣid asy-syarī‘ah. Data dianalisis secara kualitatif normatif melalui penafsiran dan pengkajian terhadap norma hukum dan prinsip syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak asasi manusia melalui kebijakan PSBB secara normatif dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan bersifat sementara. Dalam perspektif siyāsah syar’iyyah, kebijakan PSBB sejalan dengan tujuan syariat, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) sebagai bagian dari al-darūriyyāt al-khams, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai problematika, seperti ketidaksinkronan kebijakan dan kurang optimalnya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan agar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembatasan hak pada kondisi darurat di masa mendatang lebih memperhatikan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan, serta memastikan adanya perlindungan sosial yang memadai agar pembatasan hak asasi manusia tidak menimbulkan dampak sosial yang berlebihan.