Analisis proses pembentukan undang-undang nomor 61 tahun 2024 tentang kementerian negara

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zulfikriyah, Mei Ayu (2026) Analisis proses pembentukan undang-undang nomor 61 tahun 2024 tentang kementerian negara. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Mei Ayu Zulfikriyah_05020422039 OK.pdf Download (3MB)
	Text Mei Ayu Zulfikriyah_05020422039 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 8 April 2029. Download (3MB)

Abstract

Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menimbulkan dinamika dan perdebatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait penghapusan batas maksimal jumlah kementerian dan perluasan kewenangan Presiden dalam menentukan struktur kementerian. Perubahan tersebut dipandang memiliki implikasi terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pembentukan kebijakan publik juga harus mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab permasalahan mengenai proses pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara dalam perspektif hukum positif serta tinjauannya dalam perspektif fiqh siyāsah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan statute approach, dan pendekatan sejarah historical approach. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian norma, asas, dan prinsip-prinsip fiqh siyāsah terhadap materi muatan dan proses pembentukan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil pembentukan Undang�Undang Nomor 61 Tahun 2024 masih menyisakan problematika, khususnya terkait optimalisasi asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari aspek tata kelola pemerintahan, fleksibilitas kewenangan Presiden dalam membentuk kementerian berpotensi menimbulkan pembengkakan struktur birokrasi, inefisiensi anggaran, serta tumpang tindih kewenangan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam perspektif fiqh siyāsah, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip
keadilan ‘adl, kemaslahatan maṣlaḥah, dan musyawarah shūrā, yang seharusnya menjadi landasan etis dalam pembentukan kebijakan publik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR lebih mengedepankan asas keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik yang substantif dalam setiap proses legislasi guna memperkuat legitimasi demokratis. Selain itu, diperlukan penyusunan aturan pelaksana yang memberikan pedoman dan pembatasan administratif terhadap penggunaan kewenangan Presiden dalam pembentukan kementerian, sehingga tetap berada dalam koridor efisiensi dan akuntabilitas. Penguatan prinsip good governance serta integrasi nilai-nilai fiqh siyāsah diharapkan mampu menjadikan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Zulfikriyah, Mei Ayu meiayuzulfikriyah@gmail.com 05020422039
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rojak, Jeje Abdul jejerozaq@yahoo.com 2015106401
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Tata Negara Pemerintahan Legislatif
Keywords:	Pembentukan undang-undang; Undang-undang
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Mei Ayu Zulfikriyah
Date Deposited:	08 Apr 2026 01:41
Last Modified:	08 Apr 2026 01:41
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89359

Actions (login required)

View Item