Analisis yuridis terhadap penetapan hak guna bangunan pada wilayah laut oleh BPN: studi terhadap penetapan hak guna bangunan di Laut Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Andreani, Sherly (2006) Analisis yuridis terhadap penetapan hak guna bangunan pada wilayah laut oleh BPN: studi terhadap penetapan hak guna bangunan di Laut Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Sherly Andreani_05020722072 OK.pdf Download (4MB)
	Text Sherly Andreani_05020722072 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 9 April 2029. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Segoro Tambak, akademisi, masyarakat yang terpengaruh oleh penetapan Hak Guna Bangunan, serta melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menguraikan teori dan ketentuan hukum tentang spesifik penetapan Hak Guna Bangunan dan norma hukum, kemudian dianalisis, model piramida dari masalah hingga mengerucut pada menguraikan hal umum kemudian mengerucut pada masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini disimpulkan Penerbitan Hak Guna Bangunan di wilayah laut Sidoarjo tidak memiliki dasar hukum materiil yang kuat karena diberikan atas objek perairan yang bukan tanah, sehingga mmengandung cacat Materiil. Penetapan tersebut berdampak pada berkurangnya akses Masyarakat pesisir terhadap ruang laut sebagai ruang publik serta melemahkan keberlanjutan sosial dan ekonomi berbasis perikanan dan pertambakan. Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, Pemerintah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melakukan evaluasi dan penertiban Hak Guna Bangunan di wilayah pesisir dan laut melalui audit fisik dan yuridis serta pembatalan apabila objeknya berupa perairan. Kedua, pemerintah daerah dan instansi pertanahan memperkuat keterbukaan, partisipasi masyarakat pesisir, dan verifikasi kondisi fisik objek sebelum pemberian hak. Ketiga, pemerintah menegaskan bahwa laut merupakan ruang publik yang tidak dapat diprivatisasi dan pemanfaatannya harus diarahkan untuk kepentingan umum dan keberlanjutan pesisir.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Andreani, Sherly shesheadr@gmail.com 0520722072
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Muwahid, Muwahid muwahid@uinsby.ac.id 2010037801
Subjects:	Administrasi Hukum Agraria Ilmu Kelautan Kebijakan Publik Tanah
Keywords:	Hak Guna Bangun; Bangunan di atas laut; BTPN
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Sherly Andreani
Date Deposited:	09 Apr 2026 04:42
Last Modified:	09 Apr 2026 04:42
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89498

Actions (login required)

View Item