Analisis yuridis perubahan status ibukota negara jakarta menjadi daerah khusus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Setiawan, Muhammad Dendy (2026) Analisis yuridis perubahan status ibukota negara jakarta menjadi daerah khusus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Muhammad Dendy Setiawan_05020722054 OK.pdf Download (2MB)
	Text Muhammad Dendy Setiawan_05020722054 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 8 June 2029. Download (2MB)

Abstract

Perubahan status Jakarta dari Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus Jakarta merupakan konsekuensi yuridis dari pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Perubahan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 jo Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Transformasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait fungsi, kewenangan, dan kedudukan Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perubahan status tersebut berdasarkan hukum positif serta menilai kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 2 Tahun 2024, UU No. 151 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara deduktif dengan menjadikan AUPB sebagai dasar pengujian terhadap kebijakan perubahan status Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus membawa implikasi yuridis yang signifikan, terutama dalam penyesuaian struktur pemerintahan daerah, perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pergeseran fungsi Jakarta dari pusat pemerintahan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Jakarta tetap merupakan daerah otonom dengan kekhususan tertentu yang bersifat asimetris, namun tetap mempertahankan prinsip demokrasi lokal. Dari perspektif AUPB, perubahan status tersebut telah memenuhi asas legalitas karena memiliki dasar hukum yang jelas.
Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan, khususnya terkait penerapan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Hal ini terlihat dari belum optimalnya peraturan pelaksana, potensi tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan transparansi dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan penerapan prinsip-prinsip AUPB agar perubahan status Jakarta dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Setiawan, Muhammad Dendy lioneldendy10@gmail.com 05020722054
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Wijaya, Arif rifjaya2@gmail.com 2019077101
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Ibu kota negara; Pusat pemerintahan; Pemindahan ibu kota negara
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Muhammad Dendy Setiawan
Date Deposited:	08 Jun 2026 01:33
Last Modified:	08 Jun 2026 01:33
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90942

Actions (login required)

View Item