Maladministrasi penerbitan sertifikat hak milik ganda: studi Putusan Ptun Nomor:38/G/2021/Ptun.Bdg

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Octavia, Inka Dwi (2026) Maladministrasi penerbitan sertifikat hak milik ganda: studi Putusan Ptun Nomor:38/G/2021/Ptun.Bdg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Inka Dwi Octavia_05020722047 OK.pdf Download (2MB)
	Text Inka Dwi Octavia_05020722047 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2029. Download (2MB)

Abstract

Sengketa pertanahan akibat penerbitan sertifikat ganda merupakan permasalahan yang menunjukkan lemahnya sistem administrasi pertanahan dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah yang seharusnya memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA jo. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021, dalam praktiknya justru dapat menimbulkan ketidakpastian ketika terjadi tumpang tindih sertifikat pada satu objek tanah. Hal ini terlihat dalam Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG, di mana terdapat dua Sertifikat Hak Milik pada bidang tanah yang sama dengan riwayat administrasi yang berbeda. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam dua hal, yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta bagaimana bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertifikat ganda ditinjau berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik norma umum ke dalam peristiwa hukum konkret yang terdapat dalam Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG didasarkan pada adanya cacat administratif dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00327 yang tidak didukung oleh verifikasi data fisik dan data yuridis yang memadai serta tidak dilengkapi dokumen warkah sebagai dasar penerbitan. Majelis hakim menilai bahwa perbedaan riwayat tanah antara Persil 54 S/III Letter C 1047 dan Persil 54 S/III Letter C 136/393 seharusnya telah teridentifikasi sejak tahap penelitian administrasi sebagaimana Pasal 11 dan Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu, keberadaan dua sertifikat pada satu objek tanah dinilai bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu, penerbitan sertifikat ganda dalam perkara ini merupakan bentuk maladministrasi yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, karena tindakan administratif yang dilakukan tidak memberikan kejelasan status hak atas tanah serta tidak didasarkan pada penelitian data yang cermat. Disarankan agar Badan Pertanahan Nasional meningkatkan ketelitian dalam verifikasi data fisik dan data yuridis serta memperkuat pengawasan administratif. Selain itu, Bagi masyarakat, perlu meningkatkan ketelitian dalam memastikan kejelasan riwayat tanah serta kelengkapan data fisik dan yuridis sebelum melakukan pendaftaran atau peralihan hak atas tanah.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Octavia, Inka Dwi inkadocta@gmail.com 05020722047
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Luthfy, Riza Multazam rizamultazam@uinsa.ac.id 2109118601
Subjects:	Administrasi Hukum Agraria Hak Milik Tanah Keputusan Hakim Peradilan
Keywords:	Hukum Tata Usaha Negara; Sengketa Pertanahan; Badan Pertanahan Nasional
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Inka Inka Dwi Octavia
Date Deposited:	10 Jun 2026 08:11
Last Modified:	10 Jun 2026 08:11
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/91022

Actions (login required)

View Item