Legitimasi hukum perjanjian jual beli tanah dibawah tangan berdasarkan kwitansi pembayaran menurut KUH perdata dan KHES dalam putusan no. 13/Pdt.g/2025/Pn.Jmr

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Firmansyah, Masyekha Ahmad (2026) Legitimasi hukum perjanjian jual beli tanah dibawah tangan berdasarkan kwitansi pembayaran menurut KUH perdata dan KHES dalam putusan no. 13/Pdt.g/2025/Pn.Jmr. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Masyekha Ahmad Firmansyah_05020222056 OK.pdf Download (4MB)
	Text Masyekha Ahmad Firmansyah_05020222056 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 12 June 2029. Download (4MB)

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia pada tahun 2025 mencapai eskalasi yang signifikan, dengan tercatatnya 341 konflik pada lahan seluas 914.574,963 hektar yang berdampak langsung terhadap 123.612 keluarga di 428 desa. Salah satu akar problem ini adalah rendahnya legitimasi hukum perjanjian tanah yang dilakukan dibawah tangan dengan dasar bukti kwitansi pembayaran. Kendati seyogyanya telah ada Yurisprudensi No. 126.K/Sip/1976, yang menegaskan bahwa sahnya jual beli tanah tidak mutlak dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr menerangkan perjanjian yang dilakukan dibawah tangan tetap harus memerhatikan keabsahan perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas dalam hukum adat Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr terhadap perjanjian jual beli tanah dibawah tangan yang berdasarkan kwitansi pembayaran, serta melakukan tinjaun terhadap KUH Perdata dan KHES atas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Bahan hukum (law material) dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh landasan hukum dan hermeneutik tentang legitimasi hukum atas kwitansi sebagai perjanjian dibawah tangan dalam peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya yang berkenaan dengan prinsip-prinsip keabsahan perjanjian atau akad.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN.Jmr, kwitansi yang tidak secara jelas menerangkan identitas tanah dan luasnya, yang mana hanya sekilas menerangkan jenis/objeknya yang berupa tanah, batal demi hukum dan tidak mengikat bagi para pihak. Pasal 1333 KUH Perdata, setidaknya perjanjian yang jenis pokok objeknya telah ditentukan dan untuk secara terperinci dapat dihitung dikemudian, maka ketidakjelasan luas, seyogyanya tidaklah menjadi penghalang perjanjian. Asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan pacta sunt servanda dalam KUH Perdata, serta asas al-hurriyah, ikhtiyari, dan asas luzum secara etimologi linguistik dalam KHES menghendaki bahwa perjanjian diberikan keleluasaan, baik dalam bentuk maupun jenisnya, walaupun tidak mengikuti nomenklaktur undang-undang syariah, maka atas kesepakatan dan persesuaian kehendak tersebut, perjanjian telah mengikat bagi para pihak bagaikan undang-undang.Melalui konstruksi interpretasi ini, hakim pemeriksa perkara dinilai kurang cermat dalam melakukan penerapan hukum, bahkan khususnya terhadap kompetensi absolut pengadilan agama, yang telah mengesampingkan asas lex posteriori dan asas lex spesialis. Kwitansi kedudukannya lemah. Oleh karenanya tetap harus dilakukan legalisasi dan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Firmansyah, Masyekha Ahmad masyekha2303@gmail.com 05020222056
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rohman, Moh. Faizur faza_veiro@yahoo.co.id 2026118901
Subjects:	Hukum Islam Hukum Ekonomi Hukum Agraria
Keywords:	Legitimasi Hukum; kwitansi pembayaran; keabsahan akad
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Masyekha Ahmad Firmansyah
Date Deposited:	12 Jun 2026 00:47
Last Modified:	12 Jun 2026 00:47
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/91053

Actions (login required)

View Item