Penegakan hukum peredaran rokok ilegal oleh bea cukai Sidoarjo dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muttaqin, M. Nur Alifan Zainal (2026) Penegakan hukum peredaran rokok ilegal oleh bea cukai Sidoarjo dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text M. Nur Alifan Zainal Muttaqin_05020322048.pdf Download (4MB)
	Text M. Nur Alifan Zainal Muttaqin_05020322048_Full.pdf Download (4MB)

Abstract

Peredaran rokok tanpa pita cukai asli (illegal) di wilayah Sidoarjo menunjukkan peningkatan angka yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Sebagaimana amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai peredaran rokok illegal Bea Cukai Sidoarjo bertanggungjawab untuk mengatasi permasalahan tersebut di wilayah hukumnya. Namun, kendati demikian langkah-langkah Bea Cukai Sidoarjo dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap peredaran rokok illegal belum membuahkan hasil. Rokok illegal masih sering ditemui dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah berupa bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai Sidoarjo terhadap peredaran rokok illegal disertai perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai Sidoarjo dilakukan melalui upaya preventif dan represif, seperti sosialisasi, pengawasan, penindakan, dan penyidikan. Namun, efektivitasnya belum optimal karena adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, perlawanan dari pelaku yang terorganisir, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip ultimum remedium dalam bentuk sanksi administratif berpotensi mengurangi efek jera apabila tidak diimbangi dengan penegakan pidana yang tegas. Dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, peredaran rokok ilegal sama-sama dipandang sebagai perbuatan yang harus dilarang karena merugikan kepentingan umum dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Bea Cukai Sidoarjo memperkuat strategi pengawasan yang lebih terfokus pada titik-titik rawan distribusi rokok ilegal, seperti jalur distribusi dan peredaran di tingkat pedagang, serta meningkatkan intensitas operasi lapangan secara berkala agar penegakan hukum berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga diarahkan pada pengungkapan jaringan peredaran yang lebih besar dan terorganisir dengan penerapan sanksi pidana yang lebih tegas, sehingga pelanggaran di bidang cukai tidak dipandang dapat diselesaikan hanya melalui sanksi administratif.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Muttaqin, M. Nur Alifan Zainal nuralifan121@gmail 05020322048
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Mahir, Mahir maheraminzein@gmail.com 2004127205
Subjects:	Hukum
Keywords:	Peredaran rokok; pita cukai asli
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	nur alifan ifan
Date Deposited:	22 Jun 2026 04:10
Last Modified:	22 Jun 2026 04:10
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/91363

Actions (login required)

View Item