Tata kelola pemerintahan desa: studi tentang tata kelola pemerintahan desa di Desa Bunten-Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang 2004-2010

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maskur, Maskur (2010) Tata kelola pemerintahan desa: studi tentang tata kelola pemerintahan desa di Desa Bunten-Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang 2004-2010. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Maskur_E04206005.pdf
Download (6MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian di Desa Bunten-barat Keeamatan Ketapang Kabupaten Sampang untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance ) yang dilakukan oleh kepala Desa Bunten-barat Kee. Ketapang Kah. Sampang 2004 - 2010 ? dan Bagaimana dampak dari implementasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bunten-barat Kee. Ketapang Kab. Sampang 2004 - 2010 ? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Bunten-barat Kee. Ketapang Kah. Sampang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif clan wawancara mendalam ( indepth-interview). Untuk memperoleh keabsahan data dilakukan pemeriksaan yang berlandaskan pada derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Data dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1984), dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam tata kelola pemerintahan ada konsep-konsep yang berkenaan dengan masalah tata kelola pemerintahan, ada beberapa prinsip yang salah satunya adalah partisipasi masyarakat (participation), tegaknya supremasi hukum (rule of law), transparansi (transparency), daya tanggap (responsif), orientasi terhadap konsensus (consensus orientation), keadilan (equity), efektifitas dan efesiensi (effectiveness and ejfesiency), visi strategis (strategic vision) serta akuntabilitas (accountability). Namun, dalam konteks desa setidalmya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, dan partisipatif. Dan menggunakan teori elite untuk melihat elite lokal ditingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa Bunten-barat, ternyata dalam pelaksanaan pengelolaan desa tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance, seperti; transparansi, akuntabilitas, responsif dan partisipasi, sehingga tata kelola kemerintahan di desa Bunten-barat tidak menceminkan adanya kepemerintahan yang baik dan lebih dekat kepada kepemerintahan yang buruk (bad governance) serta adanya mosi tidak percaya terhadap kepala desa Bunten-barat. Dalam hal ini, dikarenakan lemahnya koordinasi, interaksi antar elemen; BPD, struktur pemerintah desa, elite desa dan masyarakat luas di desa Bunten-Barat.