Penyelesaian sengketa konsumen pada Transaksi E-Commerce ditinjau dari Fiqih Muamalah: studi kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayatullah, Syamsul Fuad (2018) Penyelesaian sengketa konsumen pada Transaksi E-Commerce ditinjau dari Fiqih Muamalah: studi kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Syamsul Fuad Hidayatullah_F14213021.pdf
Download (6MB) | Preview

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana model penyelesaian sengketa transaksi E-Commerce di Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kota Surabaya?, (2). Bagaimana model penyelesaian sengketa transaksi E-Commerce di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya ditinjau dari fiqih muamalah?, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek yang diteliti. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara kepada informan yaitu pimpinan dan pengurus BPSK Kota Surabaya. Data tersebut kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta bersifat khusus, kemudian diteliti, danalisis, dan disimpulkan menjadi pemecahan persoalan atau solusi yang berlaku secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa model penyelesaian sengketa transaksi E-Commerce di BPSK Kota Surabaya, menggunakan 3 cara, yaitu; konsiliasi, mediasi dan arbitrase, sedangkan berspektif fiqih muamalah ada beberapa cara, yakni jalan perdamaian atau al-S}ulh}u, baik dengan adanya denda ataupun tidak, baik dengan dimana hal ini hanya cukup dengan mengadakan musyawarah saja antara kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian dengan tah}kim (arbitrase) dimana para pihak yang bersengketa meminta pihak ketiga sebagai mediator atau wasit. Kemudian penyelesaian sengketa dengan qad}a (hakim) biasanya hasil keputusan akan ditentukan oleh hakim yang berada pada pemimpin atau lembaga peradilan syariah. Terkait studi kasus yang menjadi kajian pada penelitian ini adalah penyelesaian sengketa oleh pihak penggugat yakni oleh saudara Donni Setiawan (Candra Motor) dengan pihak tergugat yaitu Pahala Kencana Ekspress dalam perkara ekspedisi. Oleh pihak BPSK diputuskan bahwa menjatuhkan ganti rugi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana termaktub dalam surat perjanjian perdamaian (terlampir) yakni mengganti barang yang telah hilang yang berupa ULAR BOA senilai Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ganti rugi berupa uang senilai Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Berdasarkan analisis dari peneliti terkait bagaimana pandagan fiqih muamalah terkait putusan BPSK Kota Surabaya tersebut maka didapatkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut: (a) Jika diukur dari bentuk ganti rugi sebagaimana aturan resi dari pihak pelaku usaha maka tidak adil dan merugikan konsumen, karena nilai ganti rugi tidak sepadan dengan nilai barang yang disengketakan, sehingga secara fiqih muamalah ini sangat dilarang karena terjadi ketidakadilan. (b) Keputusan perdamaian tersebut menjadi sah pada kaca mata hukum Islam dan Positif karena dilandasi kerelaan untuk saling menerima diantara kedua belah pihak, walaupun jika dilihat dari besaran ganti rugi yang diterima konsumen tidak sebanding. Hal tersebut karena telah memenuhi asas-asas dalam kontrak Islam yakni adanya kerelaan atau keridhoan dari kedua belah pihak.