Tinjauan hukum islam dan hukum perdata terhadap praktik jaminan SK (Surat Keputusan) kepegawaian untuk pembiayan di PT. Bprs Madinah Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anwar, Khasan (2020) Tinjauan hukum islam dan hukum perdata terhadap praktik jaminan SK (Surat Keputusan) kepegawaian untuk pembiayan di PT. Bprs Madinah Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khasan Anwar_C92216111.pdf
Download (2MB)

Abstract

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dengan pegawai dan anggota. Sedangkan data sekunder yaitu berupa dokumen dan profil BPRS Madinah Lamongan. penulis menganalisa dengan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis, dengan begitu penulis dapat menganalisa mengenai praktik jaminan pada pembiayaan murabahah di BPRS Madinah Lamongan. Hasil penelitian ini adalah, bahwa BPRS Madinah Lamongan menunjukkan bahwa SK Kepegawaian di BPRS Madinah bukanlah bentuk barang jaminan yang dimaksud dalam fikih Islam, namun penyertaan SK sebagai syarat ”jaminan” dalam pemberian pembiayaan dalam Islam boleh selama terjadi kesepakatan antara bank dan penerima pembiayaan. Secara yuridis penyertaan SK Kepegawaian sebagai “jaminan” tidak diatur dan diikat oleh peraturan mana pun di Indonesia, penyertaan jaminan dalam pembiayaan bank syariah merupakan bentuk aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. SK tidak termasuk didalam benda bergerak dan bukan merupakan obyek gadai, ataupun obyek jaminan fidusia karena obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, namun penyertaan SK dalam tinjauan hukum positif tidak melanggar prinsip prinsip transaksi utang piutang.