Analisis Fikih Siyasah dan UU Perlindungan Konsumen terhadap kebijakan penggunaan Mypertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak: studi di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anam, Khoirul (2023) Analisis Fikih Siyasah dan UU Perlindungan Konsumen terhadap kebijakan penggunaan Mypertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak: studi di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khoirul Anam_C04218014 ok.pdf
Download (22MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Analisis Fikih Siyasah Dan UU Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Mypertamina Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Studi di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto) ini menjawab rumusan masalah tentang bagaimana kebijakan penggunaan Mypertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan bagaimana analisis Fikih Siya>sah dan UU Perlindungan Konsumen terhadap kebijakan penggunaan Mypertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bersama Pengawas SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Data didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan model deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penggunaan Mypertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak di SPBU 5461338 Surodinawan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto yaitu syarat utama yang diperlkukan untuk dapat mendaftar aplikasi Mypertamina antara lain (1) KTP; (2) Surat tanda Nomor Kendaraan; (3) Foto kendaraan. Sedangkan jika ditinjau dari Siya>sah d}usturiyah Kebijakan Penggunaan Mypertamina sebagai alat transaksi jual beli bahan bakar minyak terletak pada kinerja wilayah al- maz}a>lim, dan jika ditinjau dari peraturan Undang-undang perlindungan konsumen secara tidak langsung bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 dan Surat Keputusan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penyaluran BBM bersubsidi masih dianggap terlalu luas dalam penyalurannya, untuk itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pembatasan penyaluran dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Sehingga hal ini menjadi kontroversi dengan larangan penggunaan handphone di area SPBU yang memiliki potensi terjadinya percikan api yang di hasilkan oleh arus statis. Sebagai pemegang otoritas dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), hendaknya Pertamina dapat lebih memberikan edukasi dan pengetahuan utamanya kepada masyarakat yang termasuk dalam penerima BBM bersubidi. Karena tidak semua masyarakat telah paham dalam penggunaan aplikasi berbasis teknologi melalui smartphone. Hal ini telah tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen, dimana dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.