Analisis hukum islam dan peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur no. 27 tahun 2016 terhadap penerapan tarif angkutan umum antar kota dalam provinsi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Soimah, Kholifatus (2020) Analisis hukum islam dan peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur no. 27 tahun 2016 terhadap penerapan tarif angkutan umum antar kota dalam provinsi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Kholifatus Soimah_C92216113 OK.pdf Download (2MB)
	Text Kholifatus Soimah_C92216113 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 30 September 2027. Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan tarif angkutan umum JSP antar kota dalam provinsi dan bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor. 27 tahun 2016 terhadap penerapan tarif angkutan umum JSP antar kota dalam provinsi. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mencatat fenomena yang terjadi di lapangan, lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Dan dalam pencatatan penulis menggunakan alat berupa rekaman, video, ataupun gambar untuk mendapatkan data. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, di antaranya adalah, sopir angkutan umum mikrolet, konsumen atau penumpang mikrolet dan juga staf dari Dinas Perhubungan sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan tarif angkutan umum antar kota dalam provinsi masih belum dilaksanakan dengan baik. Karena masih banyak sopir angkutan umum yang masih menetapkan tarif yang tidak sesuai dan juga ada sekelompok sopir angkutan umum yang membuat sistem tarif di luar Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor. 27 Tahun 2016. Dalam Hukum Islam khususnya dalam masalah ini adalah akad ijarah, dijelaskan bahwasannya syarat sahnya suatu akad sewa adalah adanya suka sama suka di antara mereka. Jika syarat ini terlepas maka akad sewa tersebut tidak sah secara syariat. Untuk itu, maka kepada konsumen atau penumpang angkutan umum antar kota dalam provinsi, jangan segan untuk melapor jika terjadi penetapan tarif yag tidak sesuai. Apalagi jika sampai terjadi pemaksaan, supaya nantinya bisa langsung ditangani oleh Dishub. Dan untuk Dinas Perhubungan agar tidak menganggap hal ini lumrah, sepatutnya harus tegas dalam memberikan sanksi.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Soimah, Kholifatus khalifahsoimah@gmail.com C92216113
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Arif, Muhammad arif18@uinsa.ac.id 2018017002
Subjects:	Ekonomi Islam Hukum Islam Hukum Ekonomi
Keywords:	Tarif; Tarif Angkot; Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Kholifatus Soimah
Date Deposited:	30 Sep 2024 07:15
Last Modified:	30 Sep 2024 07:15
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73911

Actions (login required)

View Item