Implementasi peraturan daerah kota surabaya nomor 7 tahun 2002 tentang kebijakan ruang terbuka hijau: studi Kasus DLH Kota Surabaya di Taman Bungkul

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Chussalim, Irsyad Mifta (2024) Implementasi peraturan daerah kota surabaya nomor 7 tahun 2002 tentang kebijakan ruang terbuka hijau: studi Kasus DLH Kota Surabaya di Taman Bungkul. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Irsyad Mifta Chussalim_I01218014.pdf Download (4MB)
	Text Irsyad Mifta Chussalim_I01218014_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 11 January 2028. Download (3MB)

Abstract

Menurut Departemen Pekerjaan Umum, ruang terbuka hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka di wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan untuk mendukung keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan kota. RTH meliputi area yang ditumbuhi tanaman secara alamiah atau sengaja ditanam, baik publik maupun privat. RTH publik, seperti taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau di sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Sementara itu, RTH privat mencakup kebun atau halaman rumah yang ditanami tumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian mengangkat masalah 1. Bagaimana DLH kota Surabaya mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah mengenai ruang terbuka hijau di kawasan taman bungkul ?, 2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung DLH Kota Surabaya dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota surabaya nomor 7 tahun 2002 tentang kebijakan ruang terbuka hijau di Taman Bungkul ?. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Taman Bungkul Kota Surabaya. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya serta Tim Pengelola Taman Bungkul Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dengan baik di Taman Bungkul. Dalam aspek komunikasi, DLH konsisten berkomunikasi dengan pengelola Taman Bungkul, meskipun ada hambatan yang sudah diatasi. Sumber daya manusia dan finansial telah dipenuhi dengan bantuan dari UPTD lain, APBD Kota Surabaya, dan kerjasama dengan pihak lain. Personel DLH dipilih dari Pegawai Negeri Sipil berintegritas tinggi dan menjalankan tugas dengan baik meski tanpa insentif khusus. Struktur birokrasi DLH jelas dengan pemisahan tugas, meskipun SOP yang belum rinci mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan dan keseragaman kerja.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Chussalim, Irsyad Mifta irsyadmifta24@gmail.com I01218014
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Bahar, Moh. Syaeful bosbahar@yahoo.com 2015037803
Subjects:	Hubungan Masyarakat Masyarakat Politik
Keywords:	kebijakan; ruang terbuka hijau; Perda Nomor 7 Tahun 2002
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Irsyad Mifta Chussalim
Date Deposited:	11 Jan 2025 01:35
Last Modified:	11 Jan 2025 01:35
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/74972

Actions (login required)

View Item