Pengaturan hukum terhadap penggunaan buzzer politik dalam aktivitas kampanye di media sosial

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Azzahra, Elsya Ikhsani (2024) Pengaturan hukum terhadap penggunaan buzzer politik dalam aktivitas kampanye di media sosial. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Elsya Ikhsani Azzahra_05040721062.pdf Download (2MB)
	Text Elsya Ikhsani Azzahra_05040721062_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 23 April 2028. Download (2MB)

Abstract

Media sosial merupakan salah satu dari bentuk inovasi teknologi informasi membawa peluang dan tantangan tersendiri terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Utamanya adalah kehadiran buzzer politik dalam ranah perpolitikan saat ini. Bagai dua sisi mata uang, selain untuk meningkatkan citra positif juga sebagai alat untuk menyerang kandidat lain. Hal ini karena tidak adanya pengaturan khusus dan spesifik mengenai aktivitas buzzer politik di media sosial. Melalui fenomena yang terjadi terbentuklah dua rumusan masalah, yakni : 1). Bagaimana dinamika penggunaan buzzer politik dalam aktivitas kampanye di media sosial. 2). Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan buzzer politik dalam kampanye pemilihan presiden 2024 di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana penelitian ini mengkaji dan menganalisis beberapa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, perkembangan buzzer politik di Indonesia tidak terlepas dari penggunaannya di luar negeri. Pada awalnya buzzer digunakan sebagai alat promosi suatu produk, namun saat ini buzzer digunakan sebagai alat kampanye politik untuk membentuk citra politik milik kandidat tertentu dan menyerang politisi lain. Hal ini memengaruhi terhadap demokrasi dan sistem keadilan pemilihan umum. Potensi konfliknya adalah rendahnya kepercayaan pemilih dan masyarakat terhadap tokoh politik dan pemerintah saat ini. Masifnya praktik kampanye hitam oleh buzzer politik disebabkan pengaturan yang ada belum mampu untuk menangani aktivitas buzzer politik. Hal ini karena adanya isu hukum berupa kekosongan hukum. Agar dapat menangani permasalahan ini penguasa dan lembaga berwenang perlu untuk membentuk suatu pengaturan khusus terhadap buzzer politik dan aktivitasnya di media sosial. Dengan demikian, aktivitas buzzer politik dapat di kontrol agar sesuai dengan norma dan etika di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran kepada pengguna media sosial agar melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap informasi-informasi di media sosial melalui peningkatan literasi digital di masyarakat dan kepada pemerintah penegak hukum, dan lembaga terkait dapat melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum melalui media sosial dan buzzer politik agar dapat mengakomodir dan menindak secara tegas pelanggaran yang dilakukan oleh buzzer politik.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Azzahra, Elsya Ikhsani elsyaikhsani11@gmail.com 05040721062
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ningtyas, Mega Ayu megahayu700@gmail.com --
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Demokrasi; buzzer; kampanye
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Elsya Ikhsani Azzahra
Date Deposited:	23 Apr 2025 04:38
Last Modified:	23 Apr 2025 04:38
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/79611

Actions (login required)

View Item