Peran kebijakan publik dalam perkembangan bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) perspektif kebijakan publik islam: studi kasus pada bank pembiayaan rakyat syariah lantabur jombang

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis peran kebijakan publik pada perkembangan Bank Pembiayaan Rakyar Syariah atau BPRS Lantabur Jombang dalam perspektif kebijakan publik Islam. Fokus dari penelitian ini guna mengetahui adanya kebijakan publik, baik yang bersifat regulatif maupun strategis, mampu mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebijakan publik sebagai instrumen pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan menstabilkan perekonomian berbasis syariah agar mampu bersaing di tengah dominasi lembaga keuangan konvensional. Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Observasi dan dokumentasi menjadi teknik yang dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Di BPRS Lantabur Jombang, lokasi penelitian dilakukan, sebuah lembaga keuangan syariah yang aktif mendorong pemberdayaan ekonomi komunitas lewat kemitraan usaha mikro serta penyediaan pembiayaan produktif. Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara mendalam kepada nasabah, staf, dan pimpinan. Dalam menganalisis seluruh data yang terkumpul demi memastikan validitas temuan, proses yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki peran signifikan terhadap perkembangan BPRS Lantabur Jombang. Kebijakan perizinan, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta program pemberdayaan UMKM dari pemerintah menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan jumlah nasabah, volume pembiayaan, dan pertumbuhan aset lembaga. Dari perspektif kebijakan publik Islam, penerapan nilai-nilai seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab sosial tercermin dalam praktik pembiayaan dan pelayanan BPRS. Selain itu, teori Ibnu Khaldun mengenai peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi juga relevan dalam menggambarkan sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan publik Islam berperan sebagai fondasi moral dan strategis dalam mendorong perkembangan BPRS Lantabur Jombang. Kebijakan tersebut tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lembaga, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan transparansi, BPRS mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis keumatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan lembaga keuangan syariah dalam merancang strategi kebijakan yang berkeadilan dan berkeberlanjutan.