Evaluasi keadilan dalam proses pemungutan suara ulang pada pilpres 2024: studi kasus KPU Kota Surabaya

Penelitian ini berangkat dari problematika pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Presiden 2024 di Kota Surabaya yang memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip keadilan elektoral benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemilu, mengingat PSU tidak hanya berdimensi administratif tetapi juga berdampak langsung terhadap legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi keadilan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam penyelenggaraan PSU serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak terjadinya perubahan signifikan dalam perolehan suara pasangan calon Prabowo–Gibran meskipun PSU telah dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan model evaluatif berbasis teori electoral justice Dennis F. Thompson, dengan tahapan utama meliputi pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, diikuti dengan analisis data secara tematik serta validasi melalui triangulasi sumber. Subjek penelitian mencakup KPU Kota Surabaya, Bawaslu, penyelenggara tingkat TPS, serta masyarakat pemilih pada TPS terdampak PSU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Surabaya secara umum telah menjalankan PSU sesuai regulasi dan prinsip keadilan prosedural, namun stabilitas preferensi pemilih, kondisi sosial-demografis, serta keterbatasan dampak substantif PSU menjelaskan mengapa hasil suara tidak mengalami perubahan signifikan. Kesimpulannya, PSU berfungsi sebagai mekanisme korektif keadilan elektoral yang memperkuat legitimasi proses pemilu, meskipun tidak selalu berdampak pada perubahan hasil elektoral secara numerik.