Problematika kewarganegaraan ganda terbatas pada uu no 12 tahun 2006 dalam perspektif fiqih siyasah

Tema permasalahan kewarganegaraan ganda terbatas disebabkan perkawinan campuran berbeda negara membuat anak hasil perkawinan ini dapat menyebabkan bipatride ataupun apatride. Hal ini akibat perbedaan peraturan/perundangan dan hukum yang berlaku setiap negara. Hal ini perlu adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran ini. Skripsi ini menjawab pertanyaan yaitu: bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas menurut UU No. 12 Tahun 2006? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda menurut perspektif fiqih siyāsah?.
Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analitis yang kritis (analitycal approach). Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi pustaka. Teknik pengolahan bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mempunyai temuan yaitu: pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran ini ada kepastian hukum, dan dihapuskan diskriminasi hukum. Hal ini terdapat peraturan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;bahwa undang-undang ini untuk anak yang berkewarganegaraan ganda terdapat batasan, mereka dapat memilih kewarganegaraannya sendiri saat umur 18 tahun, yakni Hak Opsi dan Non Hak Repudiasi. Kedua, menurut fiqih siyāsah perlindungan terhadap warga negara sangatlah penting; seperti tertera dalam Piagam Madinah dengan menggunakan konsep mu’ahadah (opsi tunduk perundangan Islam) karena konsep kewarganegaraam ini tidak membeda-bedakan satu sama lain, non-zimmy. Hal kewarganegaraan Indonesia menurut fiqih siyāsah terhadap warga negara melakukan perlindungan tanpa membedakan heriditasnya. Peneliti memberikan saran kepada WNI yang berkewarganegaraan ganda, aktif mengikuti perundangan yang berlaku. Permasalahan kewarganegaraan ganda ini, harap pemerintah lebih mengoptimalkan dan lebih tegas dalam meningkatkan upaya perlindungan kewarganegaraan ganda ini, sebab Indonesia menganut satu kewarganegaraan.